Gubernur Jateng Desak Wali Kota Semarang Klarifikasi Data COVID-19 ke Pusat
Rabu, 09 September 2020 - 14:56 WIB
Dari keterangan Hendi, lanjut Ganjar, hingga tanggal 8 September kemarin, kasus meninggal akibat COVID-19 di Kota Semarang berjumlah 658. Sementara total kasus positif adalah 507 dan pasien sembuh 5.501.
"Makanya, data yang disampaikan pak Wiku ada 2.591 kasus positif di Kota Semarang, padahal sesuai dashboard Pemkot Semarang, hanya 500 san. Kok jaraknya beda jauh, maka saya minta pak Hendi segera memberikan klarifikasi untuk pencocokan data," tegasnya.
Meski data sebenarnya tak sebanyak yang disampaikan pusat, tetap saja Ganjar mengingatkan Pemkot Semarang untuk tetap getol mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Bahkan, ia meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan lebih ketat.
"Harus lebih ketat lagi, maka kalau kami membuat penegakan hukum secara masif akhir-akhir ini, semuanya harus mendukung agar semuanya paham dan sadar. Kalau tidak taat, harus dihukum," terangnya. (Baca: Cegah Klaster Pilkada, Ganjar Warning KPU Perketat Protokol Kesehatan )
Pihaknya tetap meminta pemerintah daerah getol dalam kegiatan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Upaya penegakan hukum sekaligus sosialisasi adalah cara untuk memunculkan kesadaran pada masyarakat, agar peduli dan lebih berempati.
"Makanya, data yang disampaikan pak Wiku ada 2.591 kasus positif di Kota Semarang, padahal sesuai dashboard Pemkot Semarang, hanya 500 san. Kok jaraknya beda jauh, maka saya minta pak Hendi segera memberikan klarifikasi untuk pencocokan data," tegasnya.
Meski data sebenarnya tak sebanyak yang disampaikan pusat, tetap saja Ganjar mengingatkan Pemkot Semarang untuk tetap getol mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Bahkan, ia meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan lebih ketat.
"Harus lebih ketat lagi, maka kalau kami membuat penegakan hukum secara masif akhir-akhir ini, semuanya harus mendukung agar semuanya paham dan sadar. Kalau tidak taat, harus dihukum," terangnya. (Baca: Cegah Klaster Pilkada, Ganjar Warning KPU Perketat Protokol Kesehatan )
Pihaknya tetap meminta pemerintah daerah getol dalam kegiatan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Upaya penegakan hukum sekaligus sosialisasi adalah cara untuk memunculkan kesadaran pada masyarakat, agar peduli dan lebih berempati.
(don)
Lihat Juga :