Pakar: Roadmap Komprehensif Wajib Disusun Sebelum Terapkan Kebijakan Zero ODOL
Kamis, 15 Mei 2025 - 08:49 WIB
Kenaikan ongkos logistik pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat. Publik dipaksa menerima hantaman kenaikan harga barang yang terjadi akibat peningkatan ongkos logistik.
Trubus meminta pemerintah merelaksasi sejumlah pajak bagi industri terkait guna menekan kenaikan harga yang dihasilkan akibat peningkatan ongkos pengiriman logistik.
Pemerintah juga bisa memberikan insentif atau subsidi pengadaan armada baru agar beban tambahan tidak seluruhnya ditanggung pelaku usaha.
"Jangan sampai pelaku usaha terus menerus jadi korban. Kalau tidak ada proteksi, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya," katanya.
Dia juga menyoroti lemahnya respons pemerintah selama ini yang dinilai hanya berkutat pada pelarangan tanpa menawarkan alternatif. Menurut Trubus, pemerintah terlihat gagap dan tertekan dalam menghadapi kompleksitas isu ODOL.
Trubus mendukung rencana pemberian insentif seperti yang sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, dia menekankan bahwa insentif harus mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan truk dan subsidi bahan baku.
Trubus meminta pemerintah merelaksasi sejumlah pajak bagi industri terkait guna menekan kenaikan harga yang dihasilkan akibat peningkatan ongkos pengiriman logistik.
Pemerintah juga bisa memberikan insentif atau subsidi pengadaan armada baru agar beban tambahan tidak seluruhnya ditanggung pelaku usaha.
"Jangan sampai pelaku usaha terus menerus jadi korban. Kalau tidak ada proteksi, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya," katanya.
Dia juga menyoroti lemahnya respons pemerintah selama ini yang dinilai hanya berkutat pada pelarangan tanpa menawarkan alternatif. Menurut Trubus, pemerintah terlihat gagap dan tertekan dalam menghadapi kompleksitas isu ODOL.
Trubus mendukung rencana pemberian insentif seperti yang sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, dia menekankan bahwa insentif harus mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan truk dan subsidi bahan baku.
Lihat Juga :