Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik, Ridwan Kamil Protes
Senin, 07 September 2020 - 05:49 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengkritisi kebijakan penyesuaian tarif jalan tol Cipularang, dan Padaleunyi. Foto/iNews TV/Asep Juhariyono
TASIKMALAYA - Tarif jalan tol Cipularang, dan Padaleunyi, Jawa Barat, mengalami kenaikan sejak Sabtu (5/9/2020). Kondisi ini memantik protes dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil .
(Baca juga: Adik Ipar Ganjar Pranowo Jadi Penantang Patahana Dari PDIP )
Protes itu dilayangkan Kang Emil , usai dirinya menghadiri acara hari jadi ke-115 Pondok Pesantren Suryalaya di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. "Semestinya kenaikan tarif dua jalan tol tersebut ditunda, pasalnya ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19," tegasnya.
Baginya, kebijakan penyesuaian tarif jalan tol tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Protes ini sudah disampaikan Ridwan Kamil kepada Menteri Perhubungan (Menhub). (Baca juga: Calon Gubernur Cantik Ini Tutup Pendaftaran Pilkada Sulut )
Naiknya tarif tol tersebut, diakuinya pasti memiliki alasan kuat, namun tetap saja kurang tepat dilaksanakan saat pandemi COVID-19 ini, dan diharapkan kebijakan itu bisa dikaji ulang oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).
(Baca juga: Adik Ipar Ganjar Pranowo Jadi Penantang Patahana Dari PDIP )
Protes itu dilayangkan Kang Emil , usai dirinya menghadiri acara hari jadi ke-115 Pondok Pesantren Suryalaya di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. "Semestinya kenaikan tarif dua jalan tol tersebut ditunda, pasalnya ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19," tegasnya.
Baginya, kebijakan penyesuaian tarif jalan tol tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Protes ini sudah disampaikan Ridwan Kamil kepada Menteri Perhubungan (Menhub). (Baca juga: Calon Gubernur Cantik Ini Tutup Pendaftaran Pilkada Sulut )
Naiknya tarif tol tersebut, diakuinya pasti memiliki alasan kuat, namun tetap saja kurang tepat dilaksanakan saat pandemi COVID-19 ini, dan diharapkan kebijakan itu bisa dikaji ulang oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).
(eyt)
tulis komentar anda