Sengkarut Kadin Jabar, Pengurus Bakal Dipanggil pada Musyawarah Luar Biasa
Minggu, 06 September 2020 - 13:26 WIB
Sengkarut Kadin Jabar, Pengurus bakal dipanggil pada Musyawarah Luar Biasa. Foto SINDOnews
BANDUNG - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat periode 2019-2024 bakal dimintai pertanggungjawabannya pada Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub), 10 September 2020 pekan depan. Musprovlub ini digelar sebagai buntut sengkarut berkepanjangan, sejak awal 2019.
Ketua Penyelenggara Muprovlub Kadin Jabar Fadludin Damanhuri mengatakan, Muprovlub dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Jabar periode 2019-2024. Muprovlub digelar sebagai amanat AD/ART Kadin. (Baca: 17 Ketua Kadinda Desak Kadin Jabar Tuntaskan Masalah Internal Organisasi )
Menurut dia, Muprovlub terpaksa ditempuh oleh para pemilik mandat Kadin Jabar menyikapi berlarut-larutnya penyelesaian berbagai masalah yang membelit Kadin Jabar. Meliputi indikasi pelanggaran prinsip atas AD/ART, dan /atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Jabar. Termasuk tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Jabar.
"Persoalan yang tidak selesai misalnya adanya pemecatan tanpa prosedur yang benar kepada beberapa wakil ketua umum. Juga persoalan perselisihan Ketua Umum dengan Salah satu WKU yang berujung dengan saling melapor ke pihak kepolisian," kata dia.
Tak hanya itu, kepengurusan juga dinilai tidak mengindahkan perintah dari Kadin Indonesia yang disampaikan melalui sejumlah surat. Terutama terkait tata kelola organisasi, hingga dugaan tidak beresnya pengelolaan dana Hibah dari Gubernur Jawa Barat.
Sejumah Kadin daerah dan ALB, kata dia, sudah mengirimkan surat peringatan sejak Februari 2020 hingga Juni 2020. Namun tidak ada respon yang memadai dari pengurus untuk menyelesaikan persoalan ini.
Ketua Penyelenggara Muprovlub Kadin Jabar Fadludin Damanhuri mengatakan, Muprovlub dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Jabar periode 2019-2024. Muprovlub digelar sebagai amanat AD/ART Kadin. (Baca: 17 Ketua Kadinda Desak Kadin Jabar Tuntaskan Masalah Internal Organisasi )
Menurut dia, Muprovlub terpaksa ditempuh oleh para pemilik mandat Kadin Jabar menyikapi berlarut-larutnya penyelesaian berbagai masalah yang membelit Kadin Jabar. Meliputi indikasi pelanggaran prinsip atas AD/ART, dan /atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Jabar. Termasuk tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Jabar.
"Persoalan yang tidak selesai misalnya adanya pemecatan tanpa prosedur yang benar kepada beberapa wakil ketua umum. Juga persoalan perselisihan Ketua Umum dengan Salah satu WKU yang berujung dengan saling melapor ke pihak kepolisian," kata dia.
Tak hanya itu, kepengurusan juga dinilai tidak mengindahkan perintah dari Kadin Indonesia yang disampaikan melalui sejumlah surat. Terutama terkait tata kelola organisasi, hingga dugaan tidak beresnya pengelolaan dana Hibah dari Gubernur Jawa Barat.
Sejumah Kadin daerah dan ALB, kata dia, sudah mengirimkan surat peringatan sejak Februari 2020 hingga Juni 2020. Namun tidak ada respon yang memadai dari pengurus untuk menyelesaikan persoalan ini.
Lihat Juga :