Wakil Ketua DPRD DKI Minta Sistem Ganjil Genap di Jakarta Tidak Dihapus
Minggu, 06 September 2020 - 13:01 WIB
Namun, lanjut Taufik, Pemprov DKI Jakarta juga harus mengatasi hulu dari pengendalian mobilitas tersebut, yaitu dengan memperketat pembatasan kerja di perusahaan dan kegiatan lainnya."Kalau mau ganjil genap ditiadakan sementara ya silakan saja. Tapi harus benar evaluasinya," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan ada beberapa klaster persebaran Covid-19 yang kini berkembang di masyarakat. Selain klaster perkantoran, ada juga klaster transportasi umum. Angka positif Covid-19 ikut meningkat semenjak pemberlakuan ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta.
Untuk itu dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi sistem ganjil genap tersebut.“Klaster-klaster yang berkembang di masyarakat yakni klaster perkantoran dan juga klaster transportasi umum,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2020 lalau.
Diketahui sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan ada beberapa klaster persebaran Covid-19 yang kini berkembang di masyarakat. Selain klaster perkantoran, ada juga klaster transportasi umum. Angka positif Covid-19 ikut meningkat semenjak pemberlakuan ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta.
Untuk itu dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi sistem ganjil genap tersebut.“Klaster-klaster yang berkembang di masyarakat yakni klaster perkantoran dan juga klaster transportasi umum,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2020 lalau.
(hab)
Lihat Juga :