Pj Gubernur Sumut Paparkan Penurunan Kemiskinan pada Tim Evaluasi Kemendagri
Minggu, 12 Januari 2025 - 14:10 WIB
Capaian tersebut didapatkan dengan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Utara, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota, kolaborasi antar stakeholder, melakukan kerja sama antardaerah, menggelar mudik gratis saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 juga melakukan high-level meeting.
Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut," kata Fatoni.
Adapun mengenai penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survei Standar Gizi Indonesia) Kemenkes 2023 bahwasanya angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 18,9 persen berada di bawah angka nasional sebesar 21,5 persen, artinya prevalensi stunting Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,6 persen, pada 2022 angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 21,1 persen.
Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15% tahun 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa.
Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada 2024. Saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja.
Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut," kata Fatoni.
Adapun mengenai penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survei Standar Gizi Indonesia) Kemenkes 2023 bahwasanya angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 18,9 persen berada di bawah angka nasional sebesar 21,5 persen, artinya prevalensi stunting Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,6 persen, pada 2022 angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 21,1 persen.
Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15% tahun 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa.
Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada 2024. Saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja.
Lihat Juga :