Pilkada Serentak 2024, Mantan Napiter: Jaga Kesatuan dan Persatuan NKRI
Rabu, 27 November 2024 - 11:43 WIB
SERANG - Masyarakat Indonesia diajak untuk menjaga menjaga kondusifitas pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang merupakan masa krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan politik Indonesia.
Hal itu karena saat pencoblosan dan pasca pemilihan berpotensi timbul hoaks, hasutan, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada 2024.
“Tetap jaga kesatuan dan persatuan NKRI, saling menjaga kesantunan adab pasca Pilkada,” ucap mantan narapindana terorisme (napiter) Irhan Nugraha di Serang, Banten, dikutip Rabu (27/11/2024)
Irhan mengklaim memiliki perjalanan hidup yang penuh pembelajaran. Ia mengaku pernah terjerumus dalam ideologi ekstrem yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namun, setelah berkontemplasi dan mengikuti program deradikalisasi pemerintah, ia menyadari kekeliruannya dan memperbaiki diri.
“Pemilu bukan perbuatan kesyirikan dan kekafiran, kita harus intropeksi, yang salah harus diperbaiki,” ucap Irhan.
Irhan menyatakan perlunya mewaspadai ideologi khilafah dan takfiri, yang dapat memantik perpecahan dan disintegrasi bangsa di masa masa ini. Untuk itu, Irhan menyerukan masyarakat untuk ikut memilih, dan mengajak kelompok-kelompok yang masih anti demokrasi perlu mengkajinya kembali.
Menurutnya, syariat Islam mengatur kebebasan dalam memilih. Sebagaimana dulu pada masa kekhalifahan, ada namanya ahlul halli wal aqdi, semacam sekumpulan orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin.
Hal itu karena saat pencoblosan dan pasca pemilihan berpotensi timbul hoaks, hasutan, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada 2024.
“Tetap jaga kesatuan dan persatuan NKRI, saling menjaga kesantunan adab pasca Pilkada,” ucap mantan narapindana terorisme (napiter) Irhan Nugraha di Serang, Banten, dikutip Rabu (27/11/2024)
Irhan mengklaim memiliki perjalanan hidup yang penuh pembelajaran. Ia mengaku pernah terjerumus dalam ideologi ekstrem yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namun, setelah berkontemplasi dan mengikuti program deradikalisasi pemerintah, ia menyadari kekeliruannya dan memperbaiki diri.
“Pemilu bukan perbuatan kesyirikan dan kekafiran, kita harus intropeksi, yang salah harus diperbaiki,” ucap Irhan.
Irhan menyatakan perlunya mewaspadai ideologi khilafah dan takfiri, yang dapat memantik perpecahan dan disintegrasi bangsa di masa masa ini. Untuk itu, Irhan menyerukan masyarakat untuk ikut memilih, dan mengajak kelompok-kelompok yang masih anti demokrasi perlu mengkajinya kembali.
Menurutnya, syariat Islam mengatur kebebasan dalam memilih. Sebagaimana dulu pada masa kekhalifahan, ada namanya ahlul halli wal aqdi, semacam sekumpulan orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin.
tulis komentar anda