PDIP Maju-Mundur di Pilkada Surabaya
Sabtu, 29 Agustus 2020 - 08:34 WIB
Dalam pengumuman nama-nama calon kepala daerah PDIP gelombang IV, kemarin, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani yang sudah memagang amplop berisi surat rekomendasi pencalonan wali kota dan wakil wali kota Surabaya batal mengumumkan. Alasan yang disampaikan adalah tidak tersambungnya siaran virtual dengan DPD PDIP Jatim ataupun DPC PDIP Surabaya sehingga pengumuman urung dilakukan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo menduga, penyebab penentuan calon kepala daerah untuk Surabaya deadlock karena adanya friksi di internal DPC PDIP Surabaya.
Menurut Suko, sejak lama ada perbedaan pilihan antara kelompok Wishnu Sakti Buana yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, dengan Tri Rismanaharani yang saat ini menjabat wali kota Surabaya. Whisnu adalah calon yang diajukan DPC PDIP. Risma disebut tidak menginginkan Whisnu dan lebih memilih Ery Cahyadi yang saat ini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
Eri Cahyadi kemungkinan akan berpasangan dengan Armuji yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur. Risma disebut punya relasi yang bagus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri sehingga membuat tarik menarik menjadi alot. (Baca juga: Memanas, China Usir Kapal Perang AS dari Laut China Selatan)
"Memang ada friksi, di kalangan partai pecah. Misalnya ada (kelompok) Armuji (anggota DPRD Jatim), ada Wishnu (Wakil Wali Kota Surabaya Wishnu Sakti Buana), tapi Bu Risma sebagai orang PDIP, memang menyiapkan Eri (Eri Cahyadi)," ujar Suko saat dihubungi kemarin.
Suko menyebut PDIP sangat berhitung di Surabaya. Karena itu, alotnya pencalonan di Surabaya juga dipengaruhi misi politik 2024. DPP PDIP berhitung bahwa PDIP harus tetap menjaga kekuasaannya di Kota Surabaya yang sudah digenggam selama 20 tahun, yakni dua periode kepemimpinan Bambang Dh dan dua periode kepemimpinan Tri Rismaharini.
"PDIP sangat membaca kepentingan Pilkada Surabaya dengan Pemilu 2024 karena Surabaya kan barometernya Jawa Timur, dan PDIP yang sangat kuat di Jawa Timur kan salah satunya di Surabaya," tuturnya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo menduga, penyebab penentuan calon kepala daerah untuk Surabaya deadlock karena adanya friksi di internal DPC PDIP Surabaya.
Menurut Suko, sejak lama ada perbedaan pilihan antara kelompok Wishnu Sakti Buana yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, dengan Tri Rismanaharani yang saat ini menjabat wali kota Surabaya. Whisnu adalah calon yang diajukan DPC PDIP. Risma disebut tidak menginginkan Whisnu dan lebih memilih Ery Cahyadi yang saat ini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
Eri Cahyadi kemungkinan akan berpasangan dengan Armuji yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur. Risma disebut punya relasi yang bagus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri sehingga membuat tarik menarik menjadi alot. (Baca juga: Memanas, China Usir Kapal Perang AS dari Laut China Selatan)
"Memang ada friksi, di kalangan partai pecah. Misalnya ada (kelompok) Armuji (anggota DPRD Jatim), ada Wishnu (Wakil Wali Kota Surabaya Wishnu Sakti Buana), tapi Bu Risma sebagai orang PDIP, memang menyiapkan Eri (Eri Cahyadi)," ujar Suko saat dihubungi kemarin.
Suko menyebut PDIP sangat berhitung di Surabaya. Karena itu, alotnya pencalonan di Surabaya juga dipengaruhi misi politik 2024. DPP PDIP berhitung bahwa PDIP harus tetap menjaga kekuasaannya di Kota Surabaya yang sudah digenggam selama 20 tahun, yakni dua periode kepemimpinan Bambang Dh dan dua periode kepemimpinan Tri Rismaharini.
"PDIP sangat membaca kepentingan Pilkada Surabaya dengan Pemilu 2024 karena Surabaya kan barometernya Jawa Timur, dan PDIP yang sangat kuat di Jawa Timur kan salah satunya di Surabaya," tuturnya.
Lihat Juga :