Pilkada Kudus 2024, ASN Tak Netral Bisa Disanksi Pidana
Kamis, 26 September 2024 - 14:52 WIB
Menurut dia, ASN dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon peserta pilkada tertentu dan harus netral.
“Kalau terjadi dugaan pelanggaran demikian masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu di tingkatannya," ucapnya.
Senada, Pengamat Politik Herry Mendrofa menyoroti netralitas ASN pada Pilbup Kudus, Jawa Tengah. "Kewajiban bagi ASN untuk netral. Sudah ada aturannya ya. Misalnya di UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Tidak ada kompromi apa pun jika ini dilanggar," kata Herry.
Dia menilai jika masyarakat memiliki bukti dugaan ketidaknetralan ASN bisa melaporkannya ke Bawaslu. Jika terbukti melakukan pelanggaran, mereka bisa mendapat sanksi disiplin hingga dicopot jabatannya. Termasuk juga Pj Bupati.
"Jika buktinya jelas dan sahih maka perlu dilaporkan ke Bawaslu. Sanksi disiplin misalnya tukinnya dipotong, jabatannya diturunkan bahkan bisa dicopot oleh Mendagri," katanya.
“Kalau terjadi dugaan pelanggaran demikian masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu di tingkatannya," ucapnya.
Senada, Pengamat Politik Herry Mendrofa menyoroti netralitas ASN pada Pilbup Kudus, Jawa Tengah. "Kewajiban bagi ASN untuk netral. Sudah ada aturannya ya. Misalnya di UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Tidak ada kompromi apa pun jika ini dilanggar," kata Herry.
Dia menilai jika masyarakat memiliki bukti dugaan ketidaknetralan ASN bisa melaporkannya ke Bawaslu. Jika terbukti melakukan pelanggaran, mereka bisa mendapat sanksi disiplin hingga dicopot jabatannya. Termasuk juga Pj Bupati.
"Jika buktinya jelas dan sahih maka perlu dilaporkan ke Bawaslu. Sanksi disiplin misalnya tukinnya dipotong, jabatannya diturunkan bahkan bisa dicopot oleh Mendagri," katanya.
Lihat Juga :