Sidang PK Saka Tatal, Ahli Pidana Sebut Novum Baru hingga Kekeliruan Putusan Hakim
Kamis, 01 Agustus 2024 - 14:35 WIB
Mudzakir menyebut, ada tiga alasan utama seorang terpidana mengajuk PK. Pertama, terkait adanya bukti baru atau novum.
"Apabila bukti baru itu pada saat proses persidangan utama baik di Pengadilan Negeri, Tinggi maupun di Mahkamah Agung, kalau dipertimbangkan pada saat itu, itu putusannya menjadi berbeda daripada putusan yang ada sekarang, novum itu menjadi alasan untuk mengajukan PK," katanya.
"Novum itu bisa sampai kepada meringankan hukuman saja atau sampai pada membebaskan. Ini tergantung pada pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali," tambahnya.
Alasan kedua, adalah terjadinya kontradiksi antara putusan satu dengan putusan yang lain. Jika hal itu diluruskan, maka putusan itu akan menguntungkan bagi pihak pemohon PK.
"Terakhir, ada kekhilafan hakim dalam konteks ini apabila kekhilafan itu juga diluruskan sesuai dengan acara hukum pidana atau sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang baik dan benar maka putusan itu juga akan berbeda dengan keputusan yang ada sekarang ini," terangnya.
Menurutnya, atas dasar itulah seorang terpidana memiliki hak hukum itu untuk mengajukan permohonan PK.
"Jadi permohonan PK adalah hak, tidak boleh siapapun menghalang-halangi terhadap permohonan PK itu. Dan juga tidak boleh membangun asumsi bahwa ‘kalau sudah terpidana ya sudah ga usah PK PK segala’ itu malah menyulitkan maka dihukum lebih berat lagi, itu juga tidak boleh," tandasnya.
"Apabila bukti baru itu pada saat proses persidangan utama baik di Pengadilan Negeri, Tinggi maupun di Mahkamah Agung, kalau dipertimbangkan pada saat itu, itu putusannya menjadi berbeda daripada putusan yang ada sekarang, novum itu menjadi alasan untuk mengajukan PK," katanya.
"Novum itu bisa sampai kepada meringankan hukuman saja atau sampai pada membebaskan. Ini tergantung pada pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali," tambahnya.
Alasan kedua, adalah terjadinya kontradiksi antara putusan satu dengan putusan yang lain. Jika hal itu diluruskan, maka putusan itu akan menguntungkan bagi pihak pemohon PK.
"Terakhir, ada kekhilafan hakim dalam konteks ini apabila kekhilafan itu juga diluruskan sesuai dengan acara hukum pidana atau sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang baik dan benar maka putusan itu juga akan berbeda dengan keputusan yang ada sekarang ini," terangnya.
Menurutnya, atas dasar itulah seorang terpidana memiliki hak hukum itu untuk mengajukan permohonan PK.
"Jadi permohonan PK adalah hak, tidak boleh siapapun menghalang-halangi terhadap permohonan PK itu. Dan juga tidak boleh membangun asumsi bahwa ‘kalau sudah terpidana ya sudah ga usah PK PK segala’ itu malah menyulitkan maka dihukum lebih berat lagi, itu juga tidak boleh," tandasnya.
(shf)
tulis komentar anda