Jawab Tantangan Era Digital, Kapabilitas Humas Pemerintahan di Jabar Ditingkatkan
Sabtu, 20 Juli 2024 - 17:20 WIB
Peningkatan kapabilitas pranata humas pemerintahan menjadi salah satu fokus Diskominfo Provinsi Jawa Barat. (Foto: dok KPU Jabar)
KABUPATEN KARAWANG - Tantangan pranata hubungan masyarakat atau humas pemerintahan semakin kompleks di era digital, seperti kehadiran artificial intelligence (AI) dan dinamika karakter masyarakat. Kapabilitas pranata humas pemerintahan pun harus terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan yang hadir.
Peningkatan kapabilitas pranata humas pemerintahan menjadi salah satu fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Hal itu terlihat dalam gelaran IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang yang berlangsung selama dua hari pada Kamis (18/7/2024) dan Jumat (19/7/2024).
Pelaksana Harian (Plh) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Hening Widiatmoko menuturkan, selain meningkatkan kapabilitas pranata humas pemerintahan, baik di lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Pemda Kabupaten dan Kota, IKP Fest 2024 dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi.
"Diskominfo kabupaten dan kota sama pentingnya dengan kami di provinsi. Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) menentukan posisi untuk merangkul banyak pihak agar informasi tidak disalahartikan. Artinya, di situ narasi tunggal diperlukan," ucap Hening.
Kolaborasi menjadi penting, terutama dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah. Menurut Hening, dengan kolaborasi, pranata humas pemerintahan dapat menghadirkan pembaruan-pembaruan dalam menjawab tantangan di era digital.
"Terus mencoba pembaruan dan kita sadari memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dengan proses bisnis yang jelas dan itu membutuhkan orang-orang yang cakap, yang kompeten," tuturnya.
Hal senada dikatakan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah. Menurutnya, pranata humas pemerintahan perlu merespons kehadiran artificial intelligence dengan mengasah kapabilitas. Tujuannya agar pranata humas pemerintahan dapat memanfaatkan artificial intelligence.
"Artificial intelligence tentunya berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik dan menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time," kata Ika.
"Tentunya pemanfaatan artificial intelligence juga harus tetap mengedepankan prinsip keamanan, kredibilitas, dan etika yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi," tuturnya.
Peningkatan kapabilitas pranata humas pemerintahan menjadi salah satu fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Hal itu terlihat dalam gelaran IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang yang berlangsung selama dua hari pada Kamis (18/7/2024) dan Jumat (19/7/2024).
Pelaksana Harian (Plh) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Hening Widiatmoko menuturkan, selain meningkatkan kapabilitas pranata humas pemerintahan, baik di lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Pemda Kabupaten dan Kota, IKP Fest 2024 dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi.
"Diskominfo kabupaten dan kota sama pentingnya dengan kami di provinsi. Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) menentukan posisi untuk merangkul banyak pihak agar informasi tidak disalahartikan. Artinya, di situ narasi tunggal diperlukan," ucap Hening.
Kolaborasi menjadi penting, terutama dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah. Menurut Hening, dengan kolaborasi, pranata humas pemerintahan dapat menghadirkan pembaruan-pembaruan dalam menjawab tantangan di era digital.
"Terus mencoba pembaruan dan kita sadari memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dengan proses bisnis yang jelas dan itu membutuhkan orang-orang yang cakap, yang kompeten," tuturnya.
Hal senada dikatakan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah. Menurutnya, pranata humas pemerintahan perlu merespons kehadiran artificial intelligence dengan mengasah kapabilitas. Tujuannya agar pranata humas pemerintahan dapat memanfaatkan artificial intelligence.
"Artificial intelligence tentunya berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik dan menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time," kata Ika.
"Tentunya pemanfaatan artificial intelligence juga harus tetap mengedepankan prinsip keamanan, kredibilitas, dan etika yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi," tuturnya.
tulis komentar anda