Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Digital di Bali Dapat Apresiasi NDI
Jum'at, 21 Juni 2024 - 22:10 WIB
Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia berkolaborasi melalui Program Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia Indonesia (AIHSP). Foto/Istimewa
BALI - Banyaknya data yang tersebar di setiap tingkat menyebabkan proses pengolahan data menjadi lambat dan beban kerja menjadi berlipat ganda. Kondisi ini juga mengakibatkan rendahnya kualitas dan akurasi laporan data.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia berkolaborasi melalui Program Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia Indonesia (AIHSP).
Program ini melibatkan Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, konsultan PT Reconstra Integra Utama di bidang kesehatan, serta PT National Data Integrator (NDI) sebagai arsitek teknikal.
Direktur Utama PT NDI, Sindarta Gemilang, menyambut baik langkah Pemerintah Australia dalam mendukung pengembangan sistem informasi digital di sektor kesehatan. Dia menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam penggunaan data yang interoperable untuk memperkuat sistem pengawasan kesehatan.
Interoperabilitas data merujuk pada kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi dan berbagi data medis dengan mudah, menjadi faktor kunci dalam upaya perubahan ini.
Sindarta menjelaskan bahwa platform Synchro berperan sebagai alat bantu untuk menyelaraskan data secara sinkronisasi, yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam konsolidasi, distribusi, dan integrasi data di sektor kesehatan, terutama di Indonesia.
Program AIHSP telah memasuki fase keempat di Provinsi Bali sebagai proyek percontohan, dipilih karena tingkat kesiapan dan koordinasi lintas sektornya yang baik dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah, Sulawesi, dan Yogyakarta. Pilot project ini melibatkan 24 fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
Proyek Secure and Interoperable Surveillance and Health Information System (SISHIS) melibatkan berbagai pihak di Provinsi Bali, termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia berkolaborasi melalui Program Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia Indonesia (AIHSP).
Program ini melibatkan Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, konsultan PT Reconstra Integra Utama di bidang kesehatan, serta PT National Data Integrator (NDI) sebagai arsitek teknikal.
Baca Juga
Direktur Utama PT NDI, Sindarta Gemilang, menyambut baik langkah Pemerintah Australia dalam mendukung pengembangan sistem informasi digital di sektor kesehatan. Dia menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam penggunaan data yang interoperable untuk memperkuat sistem pengawasan kesehatan.
Interoperabilitas data merujuk pada kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi dan berbagi data medis dengan mudah, menjadi faktor kunci dalam upaya perubahan ini.
Sindarta menjelaskan bahwa platform Synchro berperan sebagai alat bantu untuk menyelaraskan data secara sinkronisasi, yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam konsolidasi, distribusi, dan integrasi data di sektor kesehatan, terutama di Indonesia.
Program AIHSP telah memasuki fase keempat di Provinsi Bali sebagai proyek percontohan, dipilih karena tingkat kesiapan dan koordinasi lintas sektornya yang baik dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah, Sulawesi, dan Yogyakarta. Pilot project ini melibatkan 24 fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
Proyek Secure and Interoperable Surveillance and Health Information System (SISHIS) melibatkan berbagai pihak di Provinsi Bali, termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
tulis komentar anda