Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Digital di Bali Dapat Apresiasi NDI
Jum'at, 21 Juni 2024 - 22:10 WIB
loading...
Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia berkolaborasi melalui Program Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia Indonesia (AIHSP). Foto/Istimewa
A
A
A
BALI - Banyaknya data yang tersebar di setiap tingkat menyebabkan proses pengolahan data menjadi lambat dan beban kerja menjadi berlipat ganda. Kondisi ini juga mengakibatkan rendahnya kualitas dan akurasi laporan data.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia berkolaborasi melalui Program Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia Indonesia (AIHSP).
Program ini melibatkan Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, konsultan PT Reconstra Integra Utama di bidang kesehatan, serta PT National Data Integrator (NDI) sebagai arsitek teknikal.
Baca Juga: Hasil Penelitian Sistem Informasi U-Bakrie Bantu Penanganan Kesehatan di DKI Jakarta
Direktur Utama PT NDI, Sindarta Gemilang, menyambut baik langkah Pemerintah Australia dalam mendukung pengembangan sistem informasi digital di sektor kesehatan. Dia menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam penggunaan data yang interoperable untuk memperkuat sistem pengawasan kesehatan.
Interoperabilitas data merujuk pada kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi dan berbagi data medis dengan mudah, menjadi faktor kunci dalam upaya perubahan ini.
Sindarta menjelaskan bahwa platform Synchro berperan sebagai alat bantu untuk menyelaraskan data secara sinkronisasi, yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam konsolidasi, distribusi, dan integrasi data di sektor kesehatan, terutama di Indonesia.
Program AIHSP telah memasuki fase keempat di Provinsi Bali sebagai proyek percontohan, dipilih karena tingkat kesiapan dan koordinasi lintas sektornya yang baik dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah, Sulawesi, dan Yogyakarta. Pilot project ini melibatkan 24 fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
Proyek Secure and Interoperable Surveillance and Health Information System (SISHIS) melibatkan berbagai pihak di Provinsi Bali, termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
Tujuan utama dari pilot project ini adalah menciptakan Sumur Data yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan analisis data yang akurat. Data yang dikirimkan dari tingkat fasilitas kesehatan akan disimpan dan diproses secara mendekati waktu nyata, memungkinkan akses yang detail dan akurat sampai ke rekam medis pasien.
Platform Synchro, sebagai penyelaras dalam proses sinkronisasi data, diharapkan dapat menyederhanakan pengumpulan dan pemrosesan data sehingga memudahkan petugas fasilitas kesehatan dalam memberikan data ke pusat.
SISHIS fokus pada integrasi data di tingkat kabupaten untuk membangun data yang interoperable, mempermudah proses, dan meningkatkan kualitas data dalam analisis dan presentasi, termasuk penggunaan media pesan seperti Telegram.
Platform Synchro juga dirancang untuk mengurai kompleksitas data dari berbagai sumber, memfasilitasi analisis data, dan mendukung penyimpanan baik di komputasi awan maupun on premise, tanpa memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur yang sudah ada.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia berkolaborasi melalui Program Kemitraan Keamanan Kesehatan Australia Indonesia (AIHSP).
Program ini melibatkan Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, konsultan PT Reconstra Integra Utama di bidang kesehatan, serta PT National Data Integrator (NDI) sebagai arsitek teknikal.
Baca Juga: Hasil Penelitian Sistem Informasi U-Bakrie Bantu Penanganan Kesehatan di DKI Jakarta
Direktur Utama PT NDI, Sindarta Gemilang, menyambut baik langkah Pemerintah Australia dalam mendukung pengembangan sistem informasi digital di sektor kesehatan. Dia menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam penggunaan data yang interoperable untuk memperkuat sistem pengawasan kesehatan.
Interoperabilitas data merujuk pada kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi dan berbagi data medis dengan mudah, menjadi faktor kunci dalam upaya perubahan ini.
Sindarta menjelaskan bahwa platform Synchro berperan sebagai alat bantu untuk menyelaraskan data secara sinkronisasi, yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam konsolidasi, distribusi, dan integrasi data di sektor kesehatan, terutama di Indonesia.
Program AIHSP telah memasuki fase keempat di Provinsi Bali sebagai proyek percontohan, dipilih karena tingkat kesiapan dan koordinasi lintas sektornya yang baik dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah, Sulawesi, dan Yogyakarta. Pilot project ini melibatkan 24 fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
Proyek Secure and Interoperable Surveillance and Health Information System (SISHIS) melibatkan berbagai pihak di Provinsi Bali, termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung dan Buleleng.
Tujuan utama dari pilot project ini adalah menciptakan Sumur Data yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan analisis data yang akurat. Data yang dikirimkan dari tingkat fasilitas kesehatan akan disimpan dan diproses secara mendekati waktu nyata, memungkinkan akses yang detail dan akurat sampai ke rekam medis pasien.
Platform Synchro, sebagai penyelaras dalam proses sinkronisasi data, diharapkan dapat menyederhanakan pengumpulan dan pemrosesan data sehingga memudahkan petugas fasilitas kesehatan dalam memberikan data ke pusat.
SISHIS fokus pada integrasi data di tingkat kabupaten untuk membangun data yang interoperable, mempermudah proses, dan meningkatkan kualitas data dalam analisis dan presentasi, termasuk penggunaan media pesan seperti Telegram.
Platform Synchro juga dirancang untuk mengurai kompleksitas data dari berbagai sumber, memfasilitasi analisis data, dan mendukung penyimpanan baik di komputasi awan maupun on premise, tanpa memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur yang sudah ada.
(ams)
Lihat Juga :
