Rizal Ramli Kritisi Sistem Ambang Batas dalam Pilkada dan Pilpres
Selasa, 18 Agustus 2020 - 07:40 WIB
Rizal Ramli. Foto/Dok
SURABAYA - Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengkritisi keberadaan treshold atau ambang batas dalam pemilihan kepala daerah atau presiden.
Menurut mantan anggota tim panel ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, ambang batas yang membuat demokrasi biaya tinggi dan menjadi pemicu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Baca juga: Dituding Cari Panggung, Rizal Ramli: Maaf Ya Usia 23 Sudah Terkenal )
Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini menyebut adanya syarat ambang batas itu membuat calon kepala daerah harus berburu rekom partai untuk bisa maju pilkada. Tentu rekom itu didapat tidak dengan gratis, dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau biasa disebut mahar. (Baca juga: Zulkifli Hasan Siap Jadi Mentor Gibran, Rizal Ramli Heran )
"Saya minta hapuskan saja itu ambang batas atau jadikan nol persen, baik di Pilkada maupun Pilpres. Biar semua partai bisa mengusung calon. Toh mereka sudah diseleksi dalam pemilu. Semakin banyak calon, rakyat jadi semakin banyak pilihan," kata Rizal Ramli.
Menurut mantan anggota tim panel ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, ambang batas yang membuat demokrasi biaya tinggi dan menjadi pemicu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Baca juga: Dituding Cari Panggung, Rizal Ramli: Maaf Ya Usia 23 Sudah Terkenal )
Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini menyebut adanya syarat ambang batas itu membuat calon kepala daerah harus berburu rekom partai untuk bisa maju pilkada. Tentu rekom itu didapat tidak dengan gratis, dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau biasa disebut mahar. (Baca juga: Zulkifli Hasan Siap Jadi Mentor Gibran, Rizal Ramli Heran )
"Saya minta hapuskan saja itu ambang batas atau jadikan nol persen, baik di Pilkada maupun Pilpres. Biar semua partai bisa mengusung calon. Toh mereka sudah diseleksi dalam pemilu. Semakin banyak calon, rakyat jadi semakin banyak pilihan," kata Rizal Ramli.
Lihat Juga :