Unpad Bakal Turunkan Mahasiswa Jika Petisi Tak Diindahkan Presiden Jokowi
Sabtu, 03 Februari 2024 - 13:00 WIB
Sivitas Akademika Unpad menyampaikan petisi seruan berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Foto: SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
BANDUNG - Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan petisi seruan berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan gerakan ini muncul setelah pihaknya merasakan kegelisahan terhadap peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum yang belakangan ini terjadi.
”Intinya ini merupakan sebuah moral yang bagi kami ini bagian dari tanggung jawab dari para kaum intelektual, kami beri judul sebagai menyelamatkan negara hukum yang demokratis, tatis dan bermartabat jadi seruan seruan itu merupakan refleksi,” kata Susi, Sabtu (3/2/2024).
Susi memastikan, gerakan tidakan ada tekanan ataupun desakan dari pihak manapun. Pihaknya menegaskan, gerakan ini merupakan buah pemikiran dari para guru besar Unpad.
”Kemudian yang meneguhkan hati kami para guru besar yaitu para pimpinan ada di belakang kami. Prof Ganjar sebagai Ketua Senat Akademik kemudian Pak Rektor ada di belakang kita jadi semua ini merupakan influsifitas, jadi semua itu tergabung di dalam seruan ini,” tuturnya.
Susi juga memastikan, Sivitas Akademika Unpad akan terus menyuarakan kebenaran yang secara etika akademi itu bermasalah.
”Kita akan terus menerus dengan berbagai kegiatan jadi tidak bergantung kepada apapun. Selama ada yang kami anggap secara etika akademik bermasalah ya kita suarakan terus menerus, tiada akhir,” ucapnya.
Sebab menurutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan.
”Jadi kita terus menerus mengingatkan ketika para proses penyelenggara negara dan pemerintahan sudah tidak lagi berjalan dengan asas, prinsip, etika dan hukum," tegasnya.
Pihaknya pun menjamin, para mahasiswa Unpad akan turun ke jalan jika petisi seruan ini tidak diindahkan oleh pemerintah.
”Tentu. Kalau misalkan guru besar tiap wilayahnya sudah bersuara, apinya sudah menyala, bukan tidak mungkin mahasiswa tidak turun ke jalan, bukan tidak mungkin hari tenang dijadikan tidak tenang oleh mahasiswa, kalau seruannya tidak didengar, tidak diindahkan,” tandasnya.
Ketua Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan gerakan ini muncul setelah pihaknya merasakan kegelisahan terhadap peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum yang belakangan ini terjadi.
”Intinya ini merupakan sebuah moral yang bagi kami ini bagian dari tanggung jawab dari para kaum intelektual, kami beri judul sebagai menyelamatkan negara hukum yang demokratis, tatis dan bermartabat jadi seruan seruan itu merupakan refleksi,” kata Susi, Sabtu (3/2/2024).
Susi memastikan, gerakan tidakan ada tekanan ataupun desakan dari pihak manapun. Pihaknya menegaskan, gerakan ini merupakan buah pemikiran dari para guru besar Unpad.
”Kemudian yang meneguhkan hati kami para guru besar yaitu para pimpinan ada di belakang kami. Prof Ganjar sebagai Ketua Senat Akademik kemudian Pak Rektor ada di belakang kita jadi semua ini merupakan influsifitas, jadi semua itu tergabung di dalam seruan ini,” tuturnya.
Susi juga memastikan, Sivitas Akademika Unpad akan terus menyuarakan kebenaran yang secara etika akademi itu bermasalah.
”Kita akan terus menerus dengan berbagai kegiatan jadi tidak bergantung kepada apapun. Selama ada yang kami anggap secara etika akademik bermasalah ya kita suarakan terus menerus, tiada akhir,” ucapnya.
Sebab menurutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan.
”Jadi kita terus menerus mengingatkan ketika para proses penyelenggara negara dan pemerintahan sudah tidak lagi berjalan dengan asas, prinsip, etika dan hukum," tegasnya.
Pihaknya pun menjamin, para mahasiswa Unpad akan turun ke jalan jika petisi seruan ini tidak diindahkan oleh pemerintah.
”Tentu. Kalau misalkan guru besar tiap wilayahnya sudah bersuara, apinya sudah menyala, bukan tidak mungkin mahasiswa tidak turun ke jalan, bukan tidak mungkin hari tenang dijadikan tidak tenang oleh mahasiswa, kalau seruannya tidak didengar, tidak diindahkan,” tandasnya.
(ams)
Lihat Juga :
tulis komentar anda