Pengurus DWP Sulsel Masa Bakti 2019-2024 Resmi Dikukuhkan
Selasa, 11 Agustus 2020 - 16:20 WIB
"Setidaknya kita dapat mengimbau masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, misalnya dengan menyosialisasikan pentingnya penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, itu semua untuk kepentingan bersama. Hal tersebut dapat dimulai dari keluarga masing-masing, kemudian tetangga dan warga sekitar," tutupnya.
Ditemui selepas kegiatan, Ketua DWP Sulsel, Sri Rejeki Hayat berharap agar seluruh pengurus dan anggota DWP Indonesia, khusus DWP Sulsel dapat mengemban amanah yang diberikan.
Baca juga: Gubernur Gandeng PT IKI Tuntaskan Kemiskinan di Wilayah Kepulauan
"Khusus untuk pengurus DWP Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja dikukuhkan, saya berharap amanah yang diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan. Untuk semua anggota DWP Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat lebih berkontribusi menciptakan kesejahteraan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat," harapnya.
Dalam kegiatan tersebut, DWP pusat juga mengukuhan dua kepengurusan DWP Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan empat kepengurusan DWP provinsi lainnya, antara lain DWP Badan Standardisasi Nasional (BSN), DWP Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, DWP Provinsi Gorontalo, DWP Provinsi Sulawesi Utara, DWP Provinsi Sulawesi Tengah, serta DWP Provinsi Sulawesi Barat.
Ditemui selepas kegiatan, Ketua DWP Sulsel, Sri Rejeki Hayat berharap agar seluruh pengurus dan anggota DWP Indonesia, khusus DWP Sulsel dapat mengemban amanah yang diberikan.
Baca juga: Gubernur Gandeng PT IKI Tuntaskan Kemiskinan di Wilayah Kepulauan
"Khusus untuk pengurus DWP Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja dikukuhkan, saya berharap amanah yang diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan. Untuk semua anggota DWP Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat lebih berkontribusi menciptakan kesejahteraan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat," harapnya.
Dalam kegiatan tersebut, DWP pusat juga mengukuhan dua kepengurusan DWP Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan empat kepengurusan DWP provinsi lainnya, antara lain DWP Badan Standardisasi Nasional (BSN), DWP Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, DWP Provinsi Gorontalo, DWP Provinsi Sulawesi Utara, DWP Provinsi Sulawesi Tengah, serta DWP Provinsi Sulawesi Barat.
(luq)
Lihat Juga :