Pemprov Sumut Gelar Rakor Bareng Kemendagri, Bahas Persiapan Pemilu dan PON XXI
Kamis, 28 Desember 2023 - 14:28 WIB
"Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan Pemilukada, untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya," ujar Togap dalam Rakor Pemprov Sumut dan Kemendagri dalam keterangan tertulis dikutip, Kamis (28/12/2023).
Dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, kata Togap, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
"Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dari APBN," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga diminta menandatangani naskah perjanjian hibah daerah, sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal.
Selanjutnya Togap menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dengan melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN. Menurutnya, keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat.
"Indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah," katanya.
Dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, kata Togap, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
"Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dari APBN," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga diminta menandatangani naskah perjanjian hibah daerah, sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal.
Selanjutnya Togap menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dengan melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN. Menurutnya, keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat.
"Indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah," katanya.
Lihat Juga :