Prihatin Demokrasi Indonesia, Relawan ARB Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Selasa, 26 Desember 2023 - 19:58 WIB
Arus Bawah Berdaulat (ARB) deklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024 di Surabaya, Selasa (26/12/2023). Foto/Dok. SINDOnews
SURABAYA - Arus Bawah Berdaulat (ARB) deklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024 di Surabaya. Gerakkan moral ini melibatkan elemen rakyat yang terbawah meliputi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis demokrasi dan genz yang peduli dengan etika berdemokrasi.
Koordinator Relawan ARB Sudarsono mengatakan, rakyat selama ini sudah prihatin dengan situasi politik di Tanah Air yang menjauhkan norma dan etika sebagai landasan berdemokrasi dalam bernegara. Kondisi ini dimulai saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kemudian keraguan publik atas netralitas aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu. "Viral di media sosial bagaimana elite menggampangkan proses yang secara nyata ada pelanggaran etika di MK. ditambah lagi, ada hembusan tidak sedap soal netralitas aparat. Terus bagaimana rakyat harus bersikap? Diam saja atau bergerak meluruskan roda demokrasi yang sudah bengkok ini," katanya, Selasa (26/12/2023).
Untuk menjaga marwah demokrasi dan tegaknya hukum di Indonesia, ARB menyatakan dukungannya kepada Ganjar-Mahfud. Sejumlah langkah konkret sudah diperlihatkan kedua tokoh tersebut. Misalnya, tidak tersandera kasus masa lalu, tegas dalam menyikat pengemplang uang negara, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, dan sering blusukan mendengar aspirasi sekaligus langsung ditindaklanjuti.
"Ganjar Mahfud sudah tepat menjadi pilihan rakyat kecil seperti kita. Bukan umbar janji dan progam yang tidak realistis. Apalagi kami sangat salut dengan program KTP Sakti yang akan menyelesaikan persoalan Bansos tidak tepat sasaran. Sing tenang Mas Ganjar, sing tenang Pak Mahfud, rakyat bersamamu, arus bawah berdaulat bersamamu," tuturnya.
Sebagai bangsa dengan ideologi Pancasila, Sudarsono menambahkan, iklim demokrasi menjelang coblosan 14 Februari 2024 sudah mulai ada kemunduran. Norma dan etika yang seharusnya menjadi nahkoda dalam bernegara ternyata tidak sebagai landasan kuat.
"Konten yang muncul di media sosial tidak menunjukkan kalua kita ini bangsa dengan ideologi Pancasila. Buzzer dengan seenaknya memporakporandakan opini hanya untuk menggiring publik untuk milih kandidat yang membayarnya. Meski info yang disebar adalah hoaks. Apa ini yang katanya demokrasi tanpa drama?" tegasnya.
Koordinator Relawan ARB Sudarsono mengatakan, rakyat selama ini sudah prihatin dengan situasi politik di Tanah Air yang menjauhkan norma dan etika sebagai landasan berdemokrasi dalam bernegara. Kondisi ini dimulai saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga
Kemudian keraguan publik atas netralitas aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu. "Viral di media sosial bagaimana elite menggampangkan proses yang secara nyata ada pelanggaran etika di MK. ditambah lagi, ada hembusan tidak sedap soal netralitas aparat. Terus bagaimana rakyat harus bersikap? Diam saja atau bergerak meluruskan roda demokrasi yang sudah bengkok ini," katanya, Selasa (26/12/2023).
Untuk menjaga marwah demokrasi dan tegaknya hukum di Indonesia, ARB menyatakan dukungannya kepada Ganjar-Mahfud. Sejumlah langkah konkret sudah diperlihatkan kedua tokoh tersebut. Misalnya, tidak tersandera kasus masa lalu, tegas dalam menyikat pengemplang uang negara, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, dan sering blusukan mendengar aspirasi sekaligus langsung ditindaklanjuti.
"Ganjar Mahfud sudah tepat menjadi pilihan rakyat kecil seperti kita. Bukan umbar janji dan progam yang tidak realistis. Apalagi kami sangat salut dengan program KTP Sakti yang akan menyelesaikan persoalan Bansos tidak tepat sasaran. Sing tenang Mas Ganjar, sing tenang Pak Mahfud, rakyat bersamamu, arus bawah berdaulat bersamamu," tuturnya.
Sebagai bangsa dengan ideologi Pancasila, Sudarsono menambahkan, iklim demokrasi menjelang coblosan 14 Februari 2024 sudah mulai ada kemunduran. Norma dan etika yang seharusnya menjadi nahkoda dalam bernegara ternyata tidak sebagai landasan kuat.
"Konten yang muncul di media sosial tidak menunjukkan kalua kita ini bangsa dengan ideologi Pancasila. Buzzer dengan seenaknya memporakporandakan opini hanya untuk menggiring publik untuk milih kandidat yang membayarnya. Meski info yang disebar adalah hoaks. Apa ini yang katanya demokrasi tanpa drama?" tegasnya.
(poe)
tulis komentar anda