Kisah Nahuys Van Burgst Pengaruhi Sultan Hamengkubuwono IV demi Kuasai Gunung Merapi
Kamis, 30 November 2023 - 06:15 WIB
Lima tahun kemudian, saat Nahuys diganti sebagai Residen Yogya dan Surakarta, tidak kurang dari 115 bidang lahan yang terpisah-pisah dan desa-desa, beserta penduduknya telah disewakan di wilayah Kesultanan, dan 189 lagi di wilayah Kasunanan Surakarta.
Perluasan sewa lahan yang demikian cepat telah membawa konsekuensi-konsekuensi penting, yang tidak semuanya menguntungkan sebagaimana dipahami Nahuys.
Sebab sekalipun para pangeran dan priyayi yang menyewakan lahan mereka mendapat keuntungan uang masuk lebih banyak, namun hubungan batin mereka dengan kaum tani penggarap runtuh dan hilang.
Baca Juga: Kisah Panembahan Senopati, Bikin Siasat Gelar Pesta Miras untuk Taklukkan Pejabat Pajang
Pengaruh sang mantan residen itu masih cukup kuat kendati tak lagi menjabat. Bahkan karena pengaruh Nahuys itulah, pada Oktober 1818 kitab hukum Agraria Jawa, Angger Sepuluh, bahkan dimodifikasi untuk memberikan hak penyewa tanah ke bangsa Eropa dan Tionghoa.
Hak-hak mereka bahkan sama dengan pemegang tanah jabatan Jawa maupun kaum pribumi kala itu. Hal ini berarti penyewa pada masa itu dapat bebas memilih, apa jenis tanaman yang ingin ia panen nanti, ladang atau sawah mana, yang memungkinkan meraup untung besar.
Sementara membiarkan para petani penggarap menanggung beban pajak dan upeti untuk keraton
Perluasan sewa lahan yang demikian cepat telah membawa konsekuensi-konsekuensi penting, yang tidak semuanya menguntungkan sebagaimana dipahami Nahuys.
Sebab sekalipun para pangeran dan priyayi yang menyewakan lahan mereka mendapat keuntungan uang masuk lebih banyak, namun hubungan batin mereka dengan kaum tani penggarap runtuh dan hilang.
Baca Juga: Kisah Panembahan Senopati, Bikin Siasat Gelar Pesta Miras untuk Taklukkan Pejabat Pajang
Pengaruh sang mantan residen itu masih cukup kuat kendati tak lagi menjabat. Bahkan karena pengaruh Nahuys itulah, pada Oktober 1818 kitab hukum Agraria Jawa, Angger Sepuluh, bahkan dimodifikasi untuk memberikan hak penyewa tanah ke bangsa Eropa dan Tionghoa.
Hak-hak mereka bahkan sama dengan pemegang tanah jabatan Jawa maupun kaum pribumi kala itu. Hal ini berarti penyewa pada masa itu dapat bebas memilih, apa jenis tanaman yang ingin ia panen nanti, ladang atau sawah mana, yang memungkinkan meraup untung besar.
Sementara membiarkan para petani penggarap menanggung beban pajak dan upeti untuk keraton
Lihat Juga :