Gubernur Kalteng Sugianto Resmi Lantik 10 Kepala Daerah
Senin, 25 September 2023 - 18:20 WIB
7. Pj Bupati Barito Utara, Muhlis (Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara)
8. Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi (Kepala Dinas Perkimtan Kalteng)
9. Pj Bupati Pulang Pisau, Nunu Andriani (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kalteng), dan
10. Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu (Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya).
Mengawali sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran mengatakan mengacu pada Pasal 18 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Pj Bupati dan Pj Wali Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Pada kesempatan tersebut, Orang Nomor Satu di Bumi Tambun Bungai ini menyampaikan hal-hal yang perlu di garis bawahi sampai dengan tahun 2024, yakni ada momen politik yang sangat penting dan strategis, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
Dia menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, khususnya para Pj Bupati dan Pj Wali Kota antara lain, pertama, kedudukan Penjabat Bupati/Wali Kota merupakan harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, salah satunya dengan wajib menganggarkan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar 40 persen pada APBD-P 2023 dan 60 persen pada APBD murni Tahun 2024.
Selain hal tersebut, antisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang dapat mengganggu suksesnya pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.
Kedua, intensifkan kerja sama dan koordinasi seluruh stakeholders di Kabupaten/Kota dengan Pemprov Kalteng, khususnya penanganan karhutla, penanganan Inflasi melalui pemberian stimulus dan program ketahanan pangan, dukungan Investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
8. Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi (Kepala Dinas Perkimtan Kalteng)
9. Pj Bupati Pulang Pisau, Nunu Andriani (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kalteng), dan
10. Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu (Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya).
Mengawali sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran mengatakan mengacu pada Pasal 18 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Pj Bupati dan Pj Wali Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Pada kesempatan tersebut, Orang Nomor Satu di Bumi Tambun Bungai ini menyampaikan hal-hal yang perlu di garis bawahi sampai dengan tahun 2024, yakni ada momen politik yang sangat penting dan strategis, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
Dia menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, khususnya para Pj Bupati dan Pj Wali Kota antara lain, pertama, kedudukan Penjabat Bupati/Wali Kota merupakan harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, salah satunya dengan wajib menganggarkan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar 40 persen pada APBD-P 2023 dan 60 persen pada APBD murni Tahun 2024.
Selain hal tersebut, antisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang dapat mengganggu suksesnya pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.
Kedua, intensifkan kerja sama dan koordinasi seluruh stakeholders di Kabupaten/Kota dengan Pemprov Kalteng, khususnya penanganan karhutla, penanganan Inflasi melalui pemberian stimulus dan program ketahanan pangan, dukungan Investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
tulis komentar anda