Jamin Kemudahan Berusaha bagi Investor, Wali Kota Pematang Siantar Tandatangani RDTR
Rabu, 09 Agustus 2023 - 18:12 WIB
Selanjutnya, pemerintah provinsi agar bersikap suportif serta fasilitatif dalam melakukan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan legalisasi Perkada RDTR.
Setelah mendapatkan persetujuan substansi, untuk segera menetapkan Ranperkada RDTR menjadi Perkada RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem OSS pasca penetapan Perkada RDTR.
Susanti Dewayani usai penandatanganan Pakta Integritas menerangkan bahwa Kota Pematang Siantar mendapat bantuan Penyusunan Teknis RDTR dari Kementerian ATR/BPN. Kota Pematang Siantar adalah salah satu dari 63 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat bantuan pada tahun 2023 ini.
Susanti pun menambahkan bahwa selama ini persoalan mengenai tata ruang menjadi problem besar investasi. Sehingga melalui penyusunan RDTR tahun 2023 nantinya disiapkan infrastruktur, data, dan informasi serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam percepatan penyusunan RDTR Kota Pematang Siantar
Setelah mendapatkan persetujuan substansi, untuk segera menetapkan Ranperkada RDTR menjadi Perkada RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem OSS pasca penetapan Perkada RDTR.
Susanti Dewayani usai penandatanganan Pakta Integritas menerangkan bahwa Kota Pematang Siantar mendapat bantuan Penyusunan Teknis RDTR dari Kementerian ATR/BPN. Kota Pematang Siantar adalah salah satu dari 63 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat bantuan pada tahun 2023 ini.
Susanti pun menambahkan bahwa selama ini persoalan mengenai tata ruang menjadi problem besar investasi. Sehingga melalui penyusunan RDTR tahun 2023 nantinya disiapkan infrastruktur, data, dan informasi serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam percepatan penyusunan RDTR Kota Pematang Siantar
Lihat Juga :