Cerita Perang Diponegoro dan Pengkhianatan Para Bupati yang Membelot ke Belanda
Jum'at, 12 Mei 2023 - 09:36 WIB
Pada masa itu Tulungagung terbagi atas dua pemerintahan, yakni Kabupaten Ngrowo dan Kabupaten Kalangbret. Kedua wilayah di bawah kekuasaan Bupati Wedana Madiun.
Di tengah panasnya Perang Diponegoro, yakni pada bulan Mei hingga awal Juni 1828, kolonial Belanda mendapat laporan intelijen tentang adanya ancaman kerusuhan di wilayah Tulungagung.
Rencana kerusuhan dirancang oleh Bupati Ngrowo Notodiwiryo dan Bupati Kalangbret Mangundirono. Laporan itu ditanggapi Jenderal De Kock dengan tenang sekaligus bertekad siap mengambil tindakan untuk menjaga ketentraman.
Terungkap bahwa ancaman kerusuhan itu dipicu oleh rasa tidak puas Bupati Ngrowo dan Bupati Kalangbret terhadap kepemimpinan Bupati Wedana Madiun Pangeran Ronggo Aryo Prawirodiningrat.
Belanda berhasil melacak ketidakpuasan yang telah disampaikan kepada Patih Yogyakarta Danurejo IV. Sedikitnya ada tujuh keluhan yang telah diutarakan, yakni di antaranya Bupati Ngrowo dan Bupati Kalangbret yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Ketika bupati wedana membutuhkan orang atau kuda, dia selalu membebankan hal ini kepada kedua bupati tersebut (Ngrowo dan Kalangbret) dan tidak pernah kepada bupati yang lain”.
Bupati Wedana Madiun juga kerap memarahi mereka di depan umum hanya lantaran kedua bupati terlambat saat dipanggil datang ke Madiun. Bupati Ngrowo dan Kalangbret merasa telah dipermalukan.
Belum lagi kewajiban menyetor upeti sapi, yakni masing-masing 230 ekor sapi setiap tahunnya. Soal urusan administrasi kadipaten mancanegara juga termasuk yang dikeluhkan.
Di tengah panasnya Perang Diponegoro, yakni pada bulan Mei hingga awal Juni 1828, kolonial Belanda mendapat laporan intelijen tentang adanya ancaman kerusuhan di wilayah Tulungagung.
Rencana kerusuhan dirancang oleh Bupati Ngrowo Notodiwiryo dan Bupati Kalangbret Mangundirono. Laporan itu ditanggapi Jenderal De Kock dengan tenang sekaligus bertekad siap mengambil tindakan untuk menjaga ketentraman.
Terungkap bahwa ancaman kerusuhan itu dipicu oleh rasa tidak puas Bupati Ngrowo dan Bupati Kalangbret terhadap kepemimpinan Bupati Wedana Madiun Pangeran Ronggo Aryo Prawirodiningrat.
Belanda berhasil melacak ketidakpuasan yang telah disampaikan kepada Patih Yogyakarta Danurejo IV. Sedikitnya ada tujuh keluhan yang telah diutarakan, yakni di antaranya Bupati Ngrowo dan Bupati Kalangbret yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Ketika bupati wedana membutuhkan orang atau kuda, dia selalu membebankan hal ini kepada kedua bupati tersebut (Ngrowo dan Kalangbret) dan tidak pernah kepada bupati yang lain”.
Bupati Wedana Madiun juga kerap memarahi mereka di depan umum hanya lantaran kedua bupati terlambat saat dipanggil datang ke Madiun. Bupati Ngrowo dan Kalangbret merasa telah dipermalukan.
Belum lagi kewajiban menyetor upeti sapi, yakni masing-masing 230 ekor sapi setiap tahunnya. Soal urusan administrasi kadipaten mancanegara juga termasuk yang dikeluhkan.
Lihat Juga :