Angka Kasus Lampaui China, Penanganan COVID-19 Diminta Dievaluasi
Senin, 20 Juli 2020 - 18:01 WIB
Penanganan COVID-19 di Indonesia diminta dievaluasi setelah angka kasus COVID-19 sudah melampaui China. Foto: Sindonews/dok
JAKARTA - Penanganan kasus COVID-19 di Indonesia diminta untuk dievaluasi, itu setelah kasus virus ini sudah melampaui China di mana tempat pertama kasus diumumkan.
Diketahui, Angka kasus positif COVID-19 di Tanah Air telah menyentuh angka 88.214. Sehingga Komisi IX DPR menuntut pemerintah untuk mengevaluasi langkah mengatasi pengendalian kasus COVID-19 yang semakin meningkat setiap harinya, terlebih setelah adanya adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay berpandangan, sudah sepatutnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang telah diambil. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas seluruh institusi negara dalam penanganan COVID-19 . Kasus positif yang semakin meningkat tidak bisa dibiarkan terus bertambah. Harus ada upaya konkret yang bisa dilakukan untuk menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.
“Kalau masih pakai pendekatan lama dan yang ada saat ini, saya khawatir penyebaran virus tidak bisa dihentikan. Harus ada langkah-langkah progresif yang dilakukan,” kata Saleh, Senin (20/7/2020).
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR ini menjelaskan, dalam konteks itu, pemerintah perlu memberdayakan semua potensi yang ada. Selain para dokter dan tenaga kesehatan, pemerintah harus memberdayakan para ahli virus baik dari perguruan tinggi maupun dari berbagai lembaga riset dan penelitian yang ada. Semua pendapat dan masukan harus didengar.
”Selanjutnya, masukan itu diramu sedemikian rupa untuk merumuskan langkah dan strategi baru dalam melawan COVID-19 ,” imbuhnya.
Bahkan, Saleh melihat bahwa kebijakan new normal atau AKB yang diterapkan pemerintah tidak efektif. Karena, banyak masyarakat tidak patuh bahkan terkesan abai terhadap protokol kesehatan.
“Malah, saya menilai orang-orang makin merasa aman dengan situasi yang ada. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Bahkan, banyak juga yang sudah kembali menjalani hari-harinya sebagaimana sebelum Covid-19 ada di Indonesia,” sesal Saleh.
Selain itu, Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan tenaga-tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19 . Pasalnya, banyak di antara mereka yang positif Corona. Ada juga yang meninggal akibat virus ini. Dan insentif yang dijanjikan pemerintah harus segera dibagikan. Jangan sampai alasan pendataan, insentif terlambat dibagikan kepada mereka.
“Sebelum mereka melindungi pasien, kita harus memastikan keselamatan mereka. Saya dengar, anggarannya kan ada. Pemerintah telah melonggarkan defisit anggaran. Itu artinya, anggaran untuk penanganan Covid-19 akan naik. Nah, program bidang kesehatan ini harus menjadi skala prioritas utama. Pastikan dulu anggaran untuk kesehatan ini cukup, baru berpikir untuk melaksanakan program bidang lainnya,” katanya.
Diketahui, Angka kasus positif COVID-19 di Tanah Air telah menyentuh angka 88.214. Sehingga Komisi IX DPR menuntut pemerintah untuk mengevaluasi langkah mengatasi pengendalian kasus COVID-19 yang semakin meningkat setiap harinya, terlebih setelah adanya adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay berpandangan, sudah sepatutnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang telah diambil. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas seluruh institusi negara dalam penanganan COVID-19 . Kasus positif yang semakin meningkat tidak bisa dibiarkan terus bertambah. Harus ada upaya konkret yang bisa dilakukan untuk menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.
“Kalau masih pakai pendekatan lama dan yang ada saat ini, saya khawatir penyebaran virus tidak bisa dihentikan. Harus ada langkah-langkah progresif yang dilakukan,” kata Saleh, Senin (20/7/2020).
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR ini menjelaskan, dalam konteks itu, pemerintah perlu memberdayakan semua potensi yang ada. Selain para dokter dan tenaga kesehatan, pemerintah harus memberdayakan para ahli virus baik dari perguruan tinggi maupun dari berbagai lembaga riset dan penelitian yang ada. Semua pendapat dan masukan harus didengar.
”Selanjutnya, masukan itu diramu sedemikian rupa untuk merumuskan langkah dan strategi baru dalam melawan COVID-19 ,” imbuhnya.
Bahkan, Saleh melihat bahwa kebijakan new normal atau AKB yang diterapkan pemerintah tidak efektif. Karena, banyak masyarakat tidak patuh bahkan terkesan abai terhadap protokol kesehatan.
“Malah, saya menilai orang-orang makin merasa aman dengan situasi yang ada. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Bahkan, banyak juga yang sudah kembali menjalani hari-harinya sebagaimana sebelum Covid-19 ada di Indonesia,” sesal Saleh.
Selain itu, Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan tenaga-tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19 . Pasalnya, banyak di antara mereka yang positif Corona. Ada juga yang meninggal akibat virus ini. Dan insentif yang dijanjikan pemerintah harus segera dibagikan. Jangan sampai alasan pendataan, insentif terlambat dibagikan kepada mereka.
“Sebelum mereka melindungi pasien, kita harus memastikan keselamatan mereka. Saya dengar, anggarannya kan ada. Pemerintah telah melonggarkan defisit anggaran. Itu artinya, anggaran untuk penanganan Covid-19 akan naik. Nah, program bidang kesehatan ini harus menjadi skala prioritas utama. Pastikan dulu anggaran untuk kesehatan ini cukup, baru berpikir untuk melaksanakan program bidang lainnya,” katanya.
(agn)
tulis komentar anda