Akademisi Menilai Pemerintahan Kolaboratif Jadi Solusi Kemaslahatan Warga Medan
Minggu, 19 Juli 2020 - 15:01 WIB
“Dalam bahasa UUD (undang-undang dasar), memajukan kesejahteraan umum. Di barat disebut public good, di latin namanya bonum publicum, dan dalam Islam namanya maslahah ar raiyyah. Kemaslahatan rakyat," paparnya.
Faisal pun menyimpulkan, pemerintahan model lama yang selama ini berlaku di daerah sebagai pola pemerintahan dengan corak tidak peka. Contoh paling nyata adalah perlakuan pemerintah daerah, termasuk Medan, terhadap rekomendasi-rekomendasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Rekomendasi Musrenbang, lanjut dia, kerap diabaikan. Sehingga, Musrenbang itu sendiri akhirnya hanya lips service atau sekadar formalitas.
Diketahui, Musrenbang merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan dengan alur dari bawah ke atas (bottom up), agar arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktanya di Medan, sumber-sumber informasi di tingkat kelurahan menyebut rekomendasi pembangunan dari Musrenbang tingkat kelurahan nyaris tidak pernah diimplementasikan pemerintah kota dengan alasan klasik, yakni keterbatasan dana. "Kita harus mengubah ini dengan konsep collaborative government. Harus kita dukung," tukas Faisal Riza. (BACA JUGA: RI Rangking 4 Eksportir Perikanan ke China, Atdag: Aturan Rumit)
Menurut dia, konsep pemerintahan kolaboratif dengan skema keumatan di bidang sosial-ekonomi dapat dijalankan bekerjasama ormas-ormas Islam.
Faisal pun menyimpulkan, pemerintahan model lama yang selama ini berlaku di daerah sebagai pola pemerintahan dengan corak tidak peka. Contoh paling nyata adalah perlakuan pemerintah daerah, termasuk Medan, terhadap rekomendasi-rekomendasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Rekomendasi Musrenbang, lanjut dia, kerap diabaikan. Sehingga, Musrenbang itu sendiri akhirnya hanya lips service atau sekadar formalitas.
Diketahui, Musrenbang merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan dengan alur dari bawah ke atas (bottom up), agar arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktanya di Medan, sumber-sumber informasi di tingkat kelurahan menyebut rekomendasi pembangunan dari Musrenbang tingkat kelurahan nyaris tidak pernah diimplementasikan pemerintah kota dengan alasan klasik, yakni keterbatasan dana. "Kita harus mengubah ini dengan konsep collaborative government. Harus kita dukung," tukas Faisal Riza. (BACA JUGA: RI Rangking 4 Eksportir Perikanan ke China, Atdag: Aturan Rumit)
Menurut dia, konsep pemerintahan kolaboratif dengan skema keumatan di bidang sosial-ekonomi dapat dijalankan bekerjasama ormas-ormas Islam.
Lihat Juga :