Nihil Kasus Aktif Covid-19, Kepri Belum Berstatus Endemi
Rabu, 25 Januari 2023 - 08:18 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan wilayah Kepri, belum berstatus endemi Covid-19. Foto/Ilustrasi
TANJUNGPINANG - Wilayah Kepulauan Riau (Kepri), dalam beberapa waktu terakhir sudah nihil dari kasus aktif Covid-19. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri, menyatakan Kepri berlum berstatus endemi Covid-19.
Kepala BPBD Kepri, Muhammad Hasbi menyatakan, pihak yang dapat menetapkan dan mencabut status pandemi menjadi endemi Covid-19, hanya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di mana Indonesia tergabung di dalamnya.
"Pemerintah Indonesia, apalagi Pemprov Kepri tidak dapat mencabut status pandemi atau menetapkan status endemi Covid-19, karena penetapan status tersebut merupakan wewenang WHO," ujarnya.
Menurut dia, Kepri belum terbebas dari Covid-19, meski wilayah itu nihil kasus aktif Covid-19. Potensi penularan Covid-19 masih cukup besar karena mobilitas penduduk antarnegara dan antarprovinsi cukup tinggi di Kepri.
Ditambah lagi dengan orang yang tertular Covid-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan. Temuan kasus lainnya beberapa waktu lalu, sejumlah orang tidak menyadari dirinya tertular Covid-19 sehingga masih beraktivitas seperti biasa.
"Rencana perubahan status dari pandemi menjadi endemi Covid-19, tidak mengubah esensi wabah penyakit yang masih menular," katanya. Sampai sekarang, kata dia pemerintah tetap mempertahankan Satgas Penanganan Covid-19, meski kasus Covid-19 landai dalam beberapa bulan terakhir.
"Satgas Penanganan Covid-19 tetap bekerja, walaupun kasus aktif Covid-19 semakin menurun secara nasional. Kami fokus ke program pencegahan penularan Covid-19, dan peningkatan sistem kekebalan tubuh masyarakat," ucapnya.
Hasbi menuturkan, pemerintah mendorong percepatan program vaksinasi Covid-19, khususnya untuk dosis booster kedua. Saat ini, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama sebanyak 1.776.874 orang atau 98,57 persen, dan dosis kedua 1.557.799 orang atau 86,41 persen.
Sementara untuk booster pertama sebanyak 775.917 orang atau 56,50 persen, dan booster kedua mencapai sebanyak 9.535 orang atau 9,42 persen. "Booster kedua diutamakan kepada tenaga kesehatan dan para lansia," katanya.
Kepala BPBD Kepri, Muhammad Hasbi menyatakan, pihak yang dapat menetapkan dan mencabut status pandemi menjadi endemi Covid-19, hanya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di mana Indonesia tergabung di dalamnya.
"Pemerintah Indonesia, apalagi Pemprov Kepri tidak dapat mencabut status pandemi atau menetapkan status endemi Covid-19, karena penetapan status tersebut merupakan wewenang WHO," ujarnya.
Baca Juga
Menurut dia, Kepri belum terbebas dari Covid-19, meski wilayah itu nihil kasus aktif Covid-19. Potensi penularan Covid-19 masih cukup besar karena mobilitas penduduk antarnegara dan antarprovinsi cukup tinggi di Kepri.
Ditambah lagi dengan orang yang tertular Covid-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan. Temuan kasus lainnya beberapa waktu lalu, sejumlah orang tidak menyadari dirinya tertular Covid-19 sehingga masih beraktivitas seperti biasa.
"Rencana perubahan status dari pandemi menjadi endemi Covid-19, tidak mengubah esensi wabah penyakit yang masih menular," katanya. Sampai sekarang, kata dia pemerintah tetap mempertahankan Satgas Penanganan Covid-19, meski kasus Covid-19 landai dalam beberapa bulan terakhir.
Baca Juga
"Satgas Penanganan Covid-19 tetap bekerja, walaupun kasus aktif Covid-19 semakin menurun secara nasional. Kami fokus ke program pencegahan penularan Covid-19, dan peningkatan sistem kekebalan tubuh masyarakat," ucapnya.
Hasbi menuturkan, pemerintah mendorong percepatan program vaksinasi Covid-19, khususnya untuk dosis booster kedua. Saat ini, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama sebanyak 1.776.874 orang atau 98,57 persen, dan dosis kedua 1.557.799 orang atau 86,41 persen.
Sementara untuk booster pertama sebanyak 775.917 orang atau 56,50 persen, dan booster kedua mencapai sebanyak 9.535 orang atau 9,42 persen. "Booster kedua diutamakan kepada tenaga kesehatan dan para lansia," katanya.
(eyt)
tulis komentar anda