Pejabat Daerah DPRD Biang Korupsi
Jum'at, 08 Mei 2015 - 10:36 WIB
Pejabat Daerah DPRD Biang Korupsi
A
A
A
PALEMBANG - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) harus dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur aparat keamanan - penegak hukum, untuk mencegah potensi konflik dan masalah sosial serta pelanggaran hukum termasuk korupsi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan hal itu dalam Rakor Kesbangpol Prov Sumsel, di Kantor Gubernur Sumsel, kemarin. Menurut po litisi PDI Perjuangan ini, menjadi sangat penting terutama men jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Kesbangpol harus peka mencermati area rawan korupsi. “Diantaranya di bidang perenca naan anggaran, retribusi dan pajak, dan dana hibah/bansos. Sejauh ini ratusan pejabat daerah dan DPRD terjerat korupsi,” ujarnya.
Untuk itu, mantan anggota DPR RI ini menjelaskan, fungsi koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua unsur aparat sebagai langkah antisipasi. “Kesbangpol harus rajin koordinasi dengan Kodam sampai unsur kora mil, Polda-Polsek, BIN, kejaksaan dan juga tokoh agama/masyarakat,” katanya.
Mendagri juga menilai positif rakor tersebut yang mempertemukan seluruh Kesbangpol dan kepala daerah, dengan harapan ke depan kinjerja Kesbangpol lebih baik. “Harus cepat-sigap. Dahulu, jika gelas pecah di kelurahan saja langsung ketahuan. Jadi in tinya perlu kordinasi cepat dan di sikapi jangan ada pembiaran jika ada sebuah masalah,” tegasnya.
Dalam pemetaan kerawanan, Tjahjo mengatakan, jangan hanya dilakukan menjelang Pilkada atau pemilu, namun secara terus – menerus. Sehingga sedikit gejolak yang muncul terdeteksi secara dini, dan upaya pencegahan berja lan. “Misal ada potensi korupsi dapat diketahui dan dicegah, dan seterusnya,” sebutnya. Apalagi, dia menambahkan, pemerintah saat ini fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan kesehatan hingga daerah per batasan.
Selain itu, maraknya narkoba yang merupakan musuh ber sama dan masuk dengan berbagai cara. “Ini juga dapat disikapi Kesbangpol untuk dapat mencermati hal tersebut,” tandasnya. Harapan Mendagri untuk men deteksi area rawan korupsi sa ngat beralasan, karena dikhawa tirkan jelang Pilkada terjadi pe nyalahgunaan wewenang dan anggaran untuk kepentingan di dalam Pilkada.
Di Sumsel sudah terungkap beberapa pelanggaran yang terjadi atau terdapat kaitan dengan Pilkada. Misalnya korupsi bansos OKU yang melibatkan kepala daerah dan mantan kepala daerah. Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, hingga saat ini dinamika politik di Sumsel dapat terjaga baik. Diharapkan kondisi tersebut terus terjaga hingga Pilkada serentak berlangsung aman dan lancar.
Menurut Alex, Kesbangpol menggelar rakor kemarin untuk mencegah potensi berbagai konflik yang mungkin terjadi. “Kita harus tetap mencegah potensi konflik apapun, terutama dalam waktu dekat menjelang Pilkada serentak. Semua pihak harus dapat koordinasi mengatasi gangguan keamanan.
Sebab menjelang Pilkada dapat saja terjadi ketegangan dan kekacauan. Untuk itu, tingkatkan daya deteksi dini potensi konflik dan gejolak sosial serta jangan remehkan atau abaikan situasi,” katanya.
Retno palupi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan hal itu dalam Rakor Kesbangpol Prov Sumsel, di Kantor Gubernur Sumsel, kemarin. Menurut po litisi PDI Perjuangan ini, menjadi sangat penting terutama men jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Kesbangpol harus peka mencermati area rawan korupsi. “Diantaranya di bidang perenca naan anggaran, retribusi dan pajak, dan dana hibah/bansos. Sejauh ini ratusan pejabat daerah dan DPRD terjerat korupsi,” ujarnya.
Untuk itu, mantan anggota DPR RI ini menjelaskan, fungsi koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua unsur aparat sebagai langkah antisipasi. “Kesbangpol harus rajin koordinasi dengan Kodam sampai unsur kora mil, Polda-Polsek, BIN, kejaksaan dan juga tokoh agama/masyarakat,” katanya.
Mendagri juga menilai positif rakor tersebut yang mempertemukan seluruh Kesbangpol dan kepala daerah, dengan harapan ke depan kinjerja Kesbangpol lebih baik. “Harus cepat-sigap. Dahulu, jika gelas pecah di kelurahan saja langsung ketahuan. Jadi in tinya perlu kordinasi cepat dan di sikapi jangan ada pembiaran jika ada sebuah masalah,” tegasnya.
Dalam pemetaan kerawanan, Tjahjo mengatakan, jangan hanya dilakukan menjelang Pilkada atau pemilu, namun secara terus – menerus. Sehingga sedikit gejolak yang muncul terdeteksi secara dini, dan upaya pencegahan berja lan. “Misal ada potensi korupsi dapat diketahui dan dicegah, dan seterusnya,” sebutnya. Apalagi, dia menambahkan, pemerintah saat ini fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan kesehatan hingga daerah per batasan.
Selain itu, maraknya narkoba yang merupakan musuh ber sama dan masuk dengan berbagai cara. “Ini juga dapat disikapi Kesbangpol untuk dapat mencermati hal tersebut,” tandasnya. Harapan Mendagri untuk men deteksi area rawan korupsi sa ngat beralasan, karena dikhawa tirkan jelang Pilkada terjadi pe nyalahgunaan wewenang dan anggaran untuk kepentingan di dalam Pilkada.
Di Sumsel sudah terungkap beberapa pelanggaran yang terjadi atau terdapat kaitan dengan Pilkada. Misalnya korupsi bansos OKU yang melibatkan kepala daerah dan mantan kepala daerah. Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, hingga saat ini dinamika politik di Sumsel dapat terjaga baik. Diharapkan kondisi tersebut terus terjaga hingga Pilkada serentak berlangsung aman dan lancar.
Menurut Alex, Kesbangpol menggelar rakor kemarin untuk mencegah potensi berbagai konflik yang mungkin terjadi. “Kita harus tetap mencegah potensi konflik apapun, terutama dalam waktu dekat menjelang Pilkada serentak. Semua pihak harus dapat koordinasi mengatasi gangguan keamanan.
Sebab menjelang Pilkada dapat saja terjadi ketegangan dan kekacauan. Untuk itu, tingkatkan daya deteksi dini potensi konflik dan gejolak sosial serta jangan remehkan atau abaikan situasi,” katanya.
Retno palupi
(ftr)
