Pajak APK Balonbup Tak Tegas

PANGANDARAN - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Persiapan Pangandaran Cabang Ciamis Dede Ihsan Rifai menilai, Pemkab Pangandaran, tak tegas menegakkan aturan pajak reklame bagi bakal calon bupati (balonbup) yang terpasang di sepanjang jalan nasional.

Dede menyayangkan, sampai saat ini pemkab terkesan me ngabaikan retribusi pajak tersebut. Padahal secara aturan baliho tersebut harus dikenakan pajak. Selain itu juga pe merintah lalai mengeluarkan aturan agar pemasangan alat peraga kampanye (APK) tertib lingkun gan. “Lihat saja pusat Ibu Kota Ka bupaten Pangandaran di Kecamatan Parigi, yang terkesan kumuh dan tidak rapi karena padatnya APK,” kata Dede.

Untuk itu, Dede berharap pe merintah segera membuat re gulasi pemasangan APK agar tidak sembarangan dan tidak mengganggu keindahan kota. Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Penda patan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Ka bu paten Pangandaran Dedi Su rahman mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah berkoor dinasi dengan instansi terkait mengenai aturan pajak reklame.

“Kami sudah menggelar rapat di internal untuk segera mem buat regulasi terkait reklame tersebut,” kata Dedi. Dia juga membenarkan, bah wa baliho APK seharusnya di kenakan pajak, apabila pe masang an gambar balon yang belum diusung partai politik. “Apabila statusnya balon, dan belum diusung partai politik, harus bayar pajak. Terkecuali kalau sudah diusung partai politik dan mencantumkan par tai politiknya, maka tidak dikenakan pajak,” pungkas Dedi.

Di bagian lain, Kepala Badan Perijinan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pangandaran Tatang Suherman menya takan, untuk pemasangan baliho balon bupati dan wakil bupati tidak ada aturannya harus izin dari pihak BPPT. “Tapi apabila ada APK balon yang memasang di tempat wisata harus ada rekomendasi dari Dinas ,” kata Tatang.

Syamsul ma’arif