Urus Transportasi, Ahok Diminta Sadar Diri
Selasa, 05 Mei 2015 - 07:34 WIB
Urus Transportasi, Ahok Diminta Sadar Diri
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta sadar diri dalam memberikan kebijakan-kebijakan khsusunya transportasi. Sebab, selama ini Ahok tidak pernah mengkoordinasikan keinginannya dengan pihak terkait.
Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara Leksmono Suryo Putranto mencontohkan, seperti dalam mengeluarkan pernyataan jika pada 5 Juni mendatang, semua bus kota berada di bawah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sementara, direktur PT Transjakarta sendiri tidak mengetahuinya.
Akibatnya mereka harus mencari solusi, dan dibuktikan dengan gagalnya kesepakatan tarif sistem rupiah per kilometer pada APTB. Artinya, lanjut anggota DTKJ itu, Ahok harus berkoordinasi dalam melakukan keinginannya lantaran dia tidak bisa bekerja sendiri dalam mengintegrasikan transportasi.
"Kami memang butuh orang jujur. Tetapi bukan berarti mengenyampingkan kemampuannya. Integrasi transportasi itu harus memiliki jaringan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Selama ini saya belum lihat jaringan itu ada. Konsep integrasi itu harus melalui kebijakan Kementerian Perhubungan," bebernya kepada wartawan, Senin 4 Mei 2015.
Leksmono mengakui, pihaknya merupakan mitra Gubernur lantaran anggaran DTKJ bersumber dari Dishub. Namun, sayangnya setiap rekomendasi yang diberikan DTKJ tidak pernah dikonsumsi oleh Gubernur. Untuk itu, konsep Transportasi Jakarta saat ini terlihat terlalu banyak wacana.
"Pemprov harus fokus dalam membenahi transportasi. Kalau mau melaksanakan sistem rupiah per kilometer ya lanjutkan. Jangan lagi membuat wacana bus sedang Kopaja menjadi bus besar. Jakarta masih butuh bus sedang," ungkapnya.
Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara Leksmono Suryo Putranto mencontohkan, seperti dalam mengeluarkan pernyataan jika pada 5 Juni mendatang, semua bus kota berada di bawah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sementara, direktur PT Transjakarta sendiri tidak mengetahuinya.
Akibatnya mereka harus mencari solusi, dan dibuktikan dengan gagalnya kesepakatan tarif sistem rupiah per kilometer pada APTB. Artinya, lanjut anggota DTKJ itu, Ahok harus berkoordinasi dalam melakukan keinginannya lantaran dia tidak bisa bekerja sendiri dalam mengintegrasikan transportasi.
"Kami memang butuh orang jujur. Tetapi bukan berarti mengenyampingkan kemampuannya. Integrasi transportasi itu harus memiliki jaringan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Selama ini saya belum lihat jaringan itu ada. Konsep integrasi itu harus melalui kebijakan Kementerian Perhubungan," bebernya kepada wartawan, Senin 4 Mei 2015.
Leksmono mengakui, pihaknya merupakan mitra Gubernur lantaran anggaran DTKJ bersumber dari Dishub. Namun, sayangnya setiap rekomendasi yang diberikan DTKJ tidak pernah dikonsumsi oleh Gubernur. Untuk itu, konsep Transportasi Jakarta saat ini terlihat terlalu banyak wacana.
"Pemprov harus fokus dalam membenahi transportasi. Kalau mau melaksanakan sistem rupiah per kilometer ya lanjutkan. Jangan lagi membuat wacana bus sedang Kopaja menjadi bus besar. Jakarta masih butuh bus sedang," ungkapnya.
(mhd)
