Berharap PDIP Jadi Pintu Kesejahteraan Buruh

Senin, 04 Mei 2015 - 12:48 WIB
Berharap PDIP Jadi Pintu Kesejahteraan Buruh
Berharap PDIP Jadi Pintu Kesejahteraan Buruh
A A A
PALEMBANG - DPD PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan berharap, momentum Hari Buruh dapat menjadi refleksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Maka dari itu, PDIP dapat merumuskan program kerja partai yang diharapkan mampu mendorong aspirasi para buruh ke dalam pemerintahan. Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar oleh DPD PDIP Sumsel dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei, kemarin. Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel Divisi Perburuhan Istiwan Impaz mengungkapkan, momen Hari Buruh merupakan waktu yang tepat bagi para buruh menyampaikan berbagai persoalannya.

PDIP kata dia, turut merasakan hal tersebut dan sebagai partai besar PDIP akan tetap berpihak pada para buruh demi mengangkat kesejah teraannya. “Saat ini PDIP adalah mitra strategis pemerintah, berbeda dulu yang oposisi. Itu sebabnya, kami akan selalu berpihak kepada buruh,” kata dia. Menurut Istiwan, PDIP sebagai mitra strategis pemerintah, dan Presiden RI Joko Widodo yang juga merupakan kader PDIP, sudah selayaknya turut serta mendengarkan dan menampung aspirasi para buruh.

“Momentum Hari Buruh saat ini dirasakan PDIP sebagai perjuangan untuk menyampaikan segala persoalan buruh, karena Presiden saat ini dari kader kita,” jelas dia. Sementara itu, Ketua Forum Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Sumsel Andreas mengatakan, banyaknya persoalan perbu ruhan saat ini masih menyangkut hal yang normatif, seperti upah yang belum layak, waktu libur dan standardisasi tunjangan hari raya yang kerap kali masih belum maksimal dirasakan kaum buruh.

“Artinya, masih berputar di UMR, jaminan kesehatan dan jam kerja,” ucapnya. Andreas berharap, PDIP mampu menjadi perantara, untuk menyampaikan pesan dari para buruh dan memberikan peluang terhadap keberpihakan perusahaan terhadap buruh kepada kepala daerah atau tingkat lebih tinggi. “PDIP diharapkan mampu melakukan revisi terhadap UU No 13/2012 tentang Hak Buruh.

Masih ada perusahaan yang memberikan gaji di bawah upah minimum. Hak buruh harusnya diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja,” ujar Andreas. Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Susanto Adjis menga takan, pihaknya juga terus mengupayakan untuk memperjuangkan hak-hak para buruh dan pekerja.

Salah satu aksi pembelaan itu salah satunya mendorong kembalinya hak para buruh eks PT Yuka atas lahan yang mereka tempati selama 36 tahun terakhir. “Beberapa waktu lalu kami telah bertemu dengan Ketua DPRD Kota Palembang dan pimpinan serta Anggota komisi I, untuk memperjuangkan kembali hak mereka. Kedepan tidak hanya eks buruh Yuka yang ingin kami perjuangkan, tetapi juga buruh lain yang belum dipenuhi haknya dengan memediasi atau advokasi mereka,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, upaya tersebut jelas merupakan gerakan PDIP yang tetap berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat dalam hal ini para buruh. “Kita patut mengapresiasi kerja PDIP, sebab membuka hati untuk para buruh. Ini berarti PDI Perjuangan kembali kejalurnya, dengan mengad-vokasi buruh,” tegas dia.

Perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sum sel Mistaful Firdaus menambahkan, pihaknya memberi kan apresiasi kepada PDIP yang mau menjadi penyampai pesan buruh terhadap berbagai permasalahan kepada pihak terkait. “Buruh ini payung sahnya sudah jelas ada mendunia, tinggal payung hukum di masing-masing daerah seperti Perda,” kata dia.

Di satu sisi lain meski kuantitas buruh diSumsel telah banyak, skala internasional Indonesia pling rendah upah buruhnya di Asia Tenggara dibandingkan negara lain.” Asia di Singapura itu nomor satu, sementara Indonesia upah buruh rata-rata masih di bawah dua juta,” ucap dia. Persoalan lain adalah intimidasi terhadap buruh, oleh perusahaan.

Muhammad uzair
(bbg)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7245 seconds (0.1#10.140)
pixels