Buruh Malang Gelar Rapat Akbar di Alun-alun Tugu
Jum'at, 01 Mei 2015 - 15:18 WIB
Buruh Malang Gelar Rapat Akbar di Alun-alun Tugu
A
A
A
MALANG - Ratusan buruh di Kota Malang, Jawa Timur, mulai berdatangan di bundaran tugu untuk merayakan peringatan Hari Buruh Internasional, pada 1 Mei 2015. Para buruh juga membawa anak-anak mereka untuk mengikuti rapat akbar ini.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Malang Raya ini tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI). Mereka menilai, sistem ketenagakerjaan di Indonesia tidak memihak buruh.
Bahkan, pemerintah sengaja menjual buruh murah Indonesia untuk menarik investor asing. "Belum lagi sistem kerja kontrak dan outsourcing yang merugikan buruh," kata Juru Bicara Aksi Firman Rendi, Jumat (1/5/2015).
Para buruh juga menuntut upah layak dan pembatalan rencana pemerintah menaikkan upah buruh setiap dua tahun sekali. "Ancaman PHK bagi buruh yang memperjuangkan hak-haknya juga masih menghantui," jelasnya.
Lebih parah lagi, kondisi buruh media yang masih banyak tidak memiliki kontrak kerja dengan perusahaan media. Upah di bawah UMK juga masih terjadi di kalangan buruh media.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Yatimul Ainun menegaskan, pemerintah harus mendesak pengusaha media memenuhi hak-hak dasar jurnalis yang banyak diabaikan. "Penuhi upah layak bagi jurnalis," pungkas Ainun.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Malang Raya ini tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI). Mereka menilai, sistem ketenagakerjaan di Indonesia tidak memihak buruh.
Bahkan, pemerintah sengaja menjual buruh murah Indonesia untuk menarik investor asing. "Belum lagi sistem kerja kontrak dan outsourcing yang merugikan buruh," kata Juru Bicara Aksi Firman Rendi, Jumat (1/5/2015).
Para buruh juga menuntut upah layak dan pembatalan rencana pemerintah menaikkan upah buruh setiap dua tahun sekali. "Ancaman PHK bagi buruh yang memperjuangkan hak-haknya juga masih menghantui," jelasnya.
Lebih parah lagi, kondisi buruh media yang masih banyak tidak memiliki kontrak kerja dengan perusahaan media. Upah di bawah UMK juga masih terjadi di kalangan buruh media.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Yatimul Ainun menegaskan, pemerintah harus mendesak pengusaha media memenuhi hak-hak dasar jurnalis yang banyak diabaikan. "Penuhi upah layak bagi jurnalis," pungkas Ainun.
(san)
