Dinsosnakertrans Tak Miliki Stok Beras
A
A
A
KULONPROGO - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo tidak memiliki stok logistik (buffer stock), khususnya beras untuk kebutuhan bencana.
Ini terjadi karena ada aturan dari Kementerian Sosial yang melarang kabupaten untuk menyimpan buffer stock. “Khusus beras kami tidak memiliki stok, karena aturan di atas kabupaten tidak boleh,” kata kabid Sosial Dinsosnakertrans Kulonprogo, Nurhadianto. Hal ini menjadikan permasalahan ketika terjadi bencana. Seperti musibah banjir yang menggenangi ratusan rumah warga.
Beruntung ada anggaran dari Bazda dan bupati untuk menangani kebutuhan beras di dapur umum. “Kalau lauk pauk stoknya masih cukup banyak,” ujarnya. Dengan aturan baru, kini untuk meminta bantuan beras dari DIY harus mengajukan permohonan resmi. Itu harus dilengkapi dengan data by name dan by address. Dari situ nanti akan dihitung kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan beras. Dari situ akan dialokasikan bantuan beras. “Memang ini menjadi kendala, ketika ada bencana,” katanya.
Kepala Dinsosnakertrans Eka Pranyata mengatakan, alokasi anggaran untuk buffer stock dari APBD memang cukup terbatas sehingga ketika terjadi bencana pihaknya akan meminta bantuan ke DIY. “Kemarin kami ajukan lagi bantuan 500 paket,” tuturnya. Kepala BPBD Kulonprogo, Untung Waluyo mengatakan, bencana tidak pernah bisa diprediksikan.
Secara logika saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kenyataannya masih ada hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan ban-jir dan menggenangi ratusan rumah. “Harapan kita stok logistik ada agar ketika ada bencana semuanya siap,” ujarnya.
Kuntadi
Ini terjadi karena ada aturan dari Kementerian Sosial yang melarang kabupaten untuk menyimpan buffer stock. “Khusus beras kami tidak memiliki stok, karena aturan di atas kabupaten tidak boleh,” kata kabid Sosial Dinsosnakertrans Kulonprogo, Nurhadianto. Hal ini menjadikan permasalahan ketika terjadi bencana. Seperti musibah banjir yang menggenangi ratusan rumah warga.
Beruntung ada anggaran dari Bazda dan bupati untuk menangani kebutuhan beras di dapur umum. “Kalau lauk pauk stoknya masih cukup banyak,” ujarnya. Dengan aturan baru, kini untuk meminta bantuan beras dari DIY harus mengajukan permohonan resmi. Itu harus dilengkapi dengan data by name dan by address. Dari situ nanti akan dihitung kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan beras. Dari situ akan dialokasikan bantuan beras. “Memang ini menjadi kendala, ketika ada bencana,” katanya.
Kepala Dinsosnakertrans Eka Pranyata mengatakan, alokasi anggaran untuk buffer stock dari APBD memang cukup terbatas sehingga ketika terjadi bencana pihaknya akan meminta bantuan ke DIY. “Kemarin kami ajukan lagi bantuan 500 paket,” tuturnya. Kepala BPBD Kulonprogo, Untung Waluyo mengatakan, bencana tidak pernah bisa diprediksikan.
Secara logika saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kenyataannya masih ada hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan ban-jir dan menggenangi ratusan rumah. “Harapan kita stok logistik ada agar ketika ada bencana semuanya siap,” ujarnya.
Kuntadi
(ftr)