DPRD: Target PAD DKI Turun, Itu Lebih Realistis
Rabu, 22 April 2015 - 03:50 WIB
DPRD: Target PAD DKI Turun, Itu Lebih Realistis
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengapresiasi Pemprov yang menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2015. Ini dinilai lebih baik dibandingkan target PAD pada 2014 lalu yang terlalu tinggi namun tidak ada hasil.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwicaksana mengatakan, ambisi target pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2014 di era kepemimpinan Jokowi-Ahok tidak mendasar. Untuk pendapatan saja, kata dia, sejumlah kenaikan objek pajak seperti pajak reklame, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan sebagainya tidak terkontrol dengan baik.
Begitu juga dengan retribusi sistem Elektronik Road Pricing (ERP) yang ditargetkan Rp2 triliun. Padahal, sistem tersebut belum berjalan.
"Saya apresiasi penurunan target PAD tahun ini yang hanya Rp46 triliun," kata Sani sapaan akrab Triwicaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 21 April kemarin.
Menurut Sani, eksekutif jangan menargetkan terlalu tinggi, namun realisasinya. Sebagai contoh pada tahun 2014 lalu, DKI menargetkan pajak kendaraan bermotor tinggi, tapi kemacetan gila.
Terkait rendahnya penyerapan belanja, politikus PKS itu menilai selain disebabkan oleh sumber daya manusia, banyak keraguan dalam menjalankan sistem menjadi salah satu penyebab.
Sani berharap ke depan Pemprov dan DPRD DKI harus bersinergi dan saling terbuka dalam menyusun anggaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwicaksana mengatakan, ambisi target pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2014 di era kepemimpinan Jokowi-Ahok tidak mendasar. Untuk pendapatan saja, kata dia, sejumlah kenaikan objek pajak seperti pajak reklame, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan sebagainya tidak terkontrol dengan baik.
Begitu juga dengan retribusi sistem Elektronik Road Pricing (ERP) yang ditargetkan Rp2 triliun. Padahal, sistem tersebut belum berjalan.
"Saya apresiasi penurunan target PAD tahun ini yang hanya Rp46 triliun," kata Sani sapaan akrab Triwicaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 21 April kemarin.
Menurut Sani, eksekutif jangan menargetkan terlalu tinggi, namun realisasinya. Sebagai contoh pada tahun 2014 lalu, DKI menargetkan pajak kendaraan bermotor tinggi, tapi kemacetan gila.
Terkait rendahnya penyerapan belanja, politikus PKS itu menilai selain disebabkan oleh sumber daya manusia, banyak keraguan dalam menjalankan sistem menjadi salah satu penyebab.
Sani berharap ke depan Pemprov dan DPRD DKI harus bersinergi dan saling terbuka dalam menyusun anggaran.
(whb)
