Pengelola Terminal Betung Diambil Pusat
Selasa, 07 April 2015 - 11:12 WIB
Pengelola Terminal Betung Diambil Pusat
A
A
A
PANGKALAN BALAI - Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Banyuasin dinilai tak maksimal, pengelolaan Terminal tipe A di Kecamatan Betung, bakal diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kepala Dishubkominfo Banyuasin Supriyadi mengungkapkan, minimnya anggaran yang mereka miliki membuat pihaknya tidak bisa maksimal keberadaan terminal tersebut. “Informasinya seperti itu, terminal akan dikelola langsung oleh Kemenhub melalui Badan Layanan Umum (BLU), sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat,” ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Apabila rencana tersebut benar direalisasikan, Supriyadi menyatakan, Pemkab Banyuasin pasti mengalami kerugian. Karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi bakal hilang, selamanya dan langsung diambil oleh pusat. “Mau bagaimana lagi, kebijakannya memang begitu. Kita tidak bisa menolak, jadi terpaksa harus direlakan.
Yang penting ke depan terminal lebih maju dari sekarang, jika dikelola Kemenhub,” ujarnya. Namun, Supriyadi tidak bisa memastikan, kapan mulai proses pengambilalihan terminal oleh Kemenhub akan dilakukan, karena semua tergantung dari keputusan pusat. “Untuk mengelola terminal tipe A, memang membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Kalau dikelola pemerintah pusat, maka porsi anggarannya lebih banyak. Jadi fungsinya bisa lebih maksimal,” tandasnya. Dari pantauan KORAN SINDO PALEMBANG, tidak maksimalnya pengelolaan yang dilakukan membuat terminal tersebut, terkesan kumuh dan terbengkalai serta membuat fasilitas yang ada tidak bisa difungsikan.
Bahkan, petugas Dishubkominfo terpaksa menarik retribusi di pinggir jalan depan terminal, lantaran kendaraan transportasi antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP), truk dan fuso angkutan, enggan masuk ke dalam terminal. Menanggapi rencana pengambilalihan terminal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heriyadi menuturkan, pihaknya sangat menyesalkan hal itu.
Tapi, jika memang itu merupakan jalan terbaik, dia tidak terlalu mempermasalahkan. “Ka rena secara PAD memang hasil dari retribusi itu tidak terlalu besar. Tapi apabila kita sendiri yang bisa mengelolanya sebenarnya lebih baik. Kalau dikelola pemerintah pusat terminal itu bisa beroperasi maksimal, mengapa tidak,” timpalnya.
Yopie cipta raharja
Kepala Dishubkominfo Banyuasin Supriyadi mengungkapkan, minimnya anggaran yang mereka miliki membuat pihaknya tidak bisa maksimal keberadaan terminal tersebut. “Informasinya seperti itu, terminal akan dikelola langsung oleh Kemenhub melalui Badan Layanan Umum (BLU), sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat,” ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Apabila rencana tersebut benar direalisasikan, Supriyadi menyatakan, Pemkab Banyuasin pasti mengalami kerugian. Karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi bakal hilang, selamanya dan langsung diambil oleh pusat. “Mau bagaimana lagi, kebijakannya memang begitu. Kita tidak bisa menolak, jadi terpaksa harus direlakan.
Yang penting ke depan terminal lebih maju dari sekarang, jika dikelola Kemenhub,” ujarnya. Namun, Supriyadi tidak bisa memastikan, kapan mulai proses pengambilalihan terminal oleh Kemenhub akan dilakukan, karena semua tergantung dari keputusan pusat. “Untuk mengelola terminal tipe A, memang membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Kalau dikelola pemerintah pusat, maka porsi anggarannya lebih banyak. Jadi fungsinya bisa lebih maksimal,” tandasnya. Dari pantauan KORAN SINDO PALEMBANG, tidak maksimalnya pengelolaan yang dilakukan membuat terminal tersebut, terkesan kumuh dan terbengkalai serta membuat fasilitas yang ada tidak bisa difungsikan.
Bahkan, petugas Dishubkominfo terpaksa menarik retribusi di pinggir jalan depan terminal, lantaran kendaraan transportasi antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP), truk dan fuso angkutan, enggan masuk ke dalam terminal. Menanggapi rencana pengambilalihan terminal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heriyadi menuturkan, pihaknya sangat menyesalkan hal itu.
Tapi, jika memang itu merupakan jalan terbaik, dia tidak terlalu mempermasalahkan. “Ka rena secara PAD memang hasil dari retribusi itu tidak terlalu besar. Tapi apabila kita sendiri yang bisa mengelolanya sebenarnya lebih baik. Kalau dikelola pemerintah pusat terminal itu bisa beroperasi maksimal, mengapa tidak,” timpalnya.
Yopie cipta raharja
(bbg)
