DPRD DKI Pertanyakan Turunnya Anggaran Pendidikan
Selasa, 17 Maret 2015 - 00:07 WIB
DPRD DKI Pertanyakan Turunnya Anggaran Pendidikan
A
A
A
JAKARTA - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap RAPBD 2015 yang dievaluasi Kemendagri, DPRD menyesalkan turunnya alokasi anggaran untuk pendidikan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menyesalkan adanya penurunan empat persen anggaran pendidikan pada APBD 2015. Anggaran pendidikan hanya 21 persen dari belanja daerah dibanding dengan APBD 2014 yang mencapai 25 persen.
Begitu juga dengan alokasi belanja modal yang turun sekitar delapan persen dari anggaran 2014. Dimana pada 2014 ada terdapat 40 persen.
Padahal, kata dia, belanja modal ini termasuk didalamnya untuk meningkatkan anggaran penanggulangan banjir, kemacetan,dan lain-lain.
"Ternyata penurunan dua anggaran besar baik pendidikan maupun belanja modal itu mengcover kenaikan signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS yang naik menjadi 25 persen dari total belanja daerah pada 2015," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (16/3/2015).
Triwisaksana menegaskan, kondisi ini sangat miris karena alokasi penanggulangan banjir yang hanya delapan persen. PAdahal, banjir ini hajatnya untuk lima juta orang.
"Sedangkan, gaji dan tunjangan diberikan pada sekitar 50 ribu PNS. Mendagri menyatakan tegas bahwa terjadi ketidakadilan di dalam alokasi belanja daerah," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menyesalkan adanya penurunan empat persen anggaran pendidikan pada APBD 2015. Anggaran pendidikan hanya 21 persen dari belanja daerah dibanding dengan APBD 2014 yang mencapai 25 persen.
Begitu juga dengan alokasi belanja modal yang turun sekitar delapan persen dari anggaran 2014. Dimana pada 2014 ada terdapat 40 persen.
Padahal, kata dia, belanja modal ini termasuk didalamnya untuk meningkatkan anggaran penanggulangan banjir, kemacetan,dan lain-lain.
"Ternyata penurunan dua anggaran besar baik pendidikan maupun belanja modal itu mengcover kenaikan signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS yang naik menjadi 25 persen dari total belanja daerah pada 2015," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (16/3/2015).
Triwisaksana menegaskan, kondisi ini sangat miris karena alokasi penanggulangan banjir yang hanya delapan persen. PAdahal, banjir ini hajatnya untuk lima juta orang.
"Sedangkan, gaji dan tunjangan diberikan pada sekitar 50 ribu PNS. Mendagri menyatakan tegas bahwa terjadi ketidakadilan di dalam alokasi belanja daerah," jelasnya.
(ysw)
