Gubernur Minta Hj Nurhayanti Tingkatkan IPM
Gubernur Minta Hj Nurhayanti Tingkatkan IPM
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta Bupati Bogor Hj Nurhayanti agar bisa meningkatkan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) baik Indeks Pendidikan, Kesehatan maupun Indeks Daya Beli, sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk.
Hal ini disampaikan gubernur yang akrab disapa Aher tersebut saat melantik Hj Nurhayanti sebagai Bupati Bogor disisa masa jabatannya hingga 2018 mendatang.
Nurhayanti yang awalnya Wakil Bupati itu dilantik lantaran Bupati Rahmat Yasin tersandung kasus korupsi alih fungsi lahan di kawasan Puncak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pelantikan itu, Gubernur menekankan dibawah kepemimpinan Nurhayanti agar
Pemkab Bogor fokus pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, terutama melalui pembangunan saran/prasarana pendidikan untuk menuntaskan program Wajar Dikdas 9 tahun.
"Harus mengembangkan program Satu Desa Satu PAUD, keaksaraan fungsional untuk menuntaskan pemberantasan buta aksara, serta dukungan terhadap program pendidikan inklusif yang telah dicanangkan di Jabar," ujar Gubernur, Senin (16/3/2015).
Selain itu, anggaran fungsi pendidikan agar terus ditingkatkan, terutama untuk melanjutkan dukungan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) melalui alokasi dana pendampingan BOS jenjang SMA/sederajat.
Adapun untuk peningkatan Indeks Kesehatan, Aher mendorong Pemkab Bogor untuk memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan terutama untuk mengurangi AKI/AKB.
Diantaranya melalui peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas menuju Puskesmas PONED, pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak melalui revitalisasi Posyandu dan pemenuhan sumber daya kesehatan termasuk Bidan Desa, peningkatan layanan rumah sakit daerah, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Keluarga Berencana.
Ditegaskan Gubernur Ahmad Heryawan pelantikan terhadap Hj Nurhayanti merupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-526 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat.
Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
"Bahwa dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya," tandasnya.
Hal ini disampaikan gubernur yang akrab disapa Aher tersebut saat melantik Hj Nurhayanti sebagai Bupati Bogor disisa masa jabatannya hingga 2018 mendatang.
Nurhayanti yang awalnya Wakil Bupati itu dilantik lantaran Bupati Rahmat Yasin tersandung kasus korupsi alih fungsi lahan di kawasan Puncak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pelantikan itu, Gubernur menekankan dibawah kepemimpinan Nurhayanti agar
Pemkab Bogor fokus pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, terutama melalui pembangunan saran/prasarana pendidikan untuk menuntaskan program Wajar Dikdas 9 tahun.
"Harus mengembangkan program Satu Desa Satu PAUD, keaksaraan fungsional untuk menuntaskan pemberantasan buta aksara, serta dukungan terhadap program pendidikan inklusif yang telah dicanangkan di Jabar," ujar Gubernur, Senin (16/3/2015).
Selain itu, anggaran fungsi pendidikan agar terus ditingkatkan, terutama untuk melanjutkan dukungan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) melalui alokasi dana pendampingan BOS jenjang SMA/sederajat.
Adapun untuk peningkatan Indeks Kesehatan, Aher mendorong Pemkab Bogor untuk memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan terutama untuk mengurangi AKI/AKB.
Diantaranya melalui peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas menuju Puskesmas PONED, pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak melalui revitalisasi Posyandu dan pemenuhan sumber daya kesehatan termasuk Bidan Desa, peningkatan layanan rumah sakit daerah, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Keluarga Berencana.
Ditegaskan Gubernur Ahmad Heryawan pelantikan terhadap Hj Nurhayanti merupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-526 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat.
Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
"Bahwa dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya," tandasnya.
(sms)
Explore More