Ahok vs DPRD, Jokowi Diminta Turun Gunung
Kamis, 12 Maret 2015 - 17:07 WIB
Ahok vs DPRD, Jokowi Diminta Turun Gunung
A
A
A
JAKARTA - Demi menyelesaikan konflik Ahok vs DPRD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun gunung. Orang nomor satu di Indonesia itu diminta melakukan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI.
"Dibutuhkan penengah yang kredibel dan dihormati di antara kedua lembaga tersebut. Presiden lah yang cocok untuk melakukan mediasi di antara keduanya," tutur pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).
Dia menegaskan, perseteruan antaran Ahok dan DPRD DKI Jakarta memang harus sesegera mungkin diselesaikan. Karena, polemik itu akan berdampak kepada masyarakat Jakarta.
"Jangan membiarkan perseteruan ini berlarut-larut. Itu tidak baik bagi masyarakat," ujarnya.
Kata dia, Ahok harus memperbaiki cara komunikasi dengan legislatif. Karena, DPRD sebagai kontrol untuk Pemprov DKI Jakarta. "Kalau perlu saling mengontrol kinerjanya agar keduanya dapat berjalan secara beriringan. Memang seharusnya, kedua lembaga itu saling mengontrol dan saling bekerja dengan baik untuk kesejahteraan warga kota Jakarta," tuturnya.
Maka itu, dia menyarankan, agar Ahok memperbaiki komunikasi politiknya dengan anggota Dewan. Kalau polemik ini terus berkepanjangan, bagaimana dengan pembangunan Ibu Kota Jakarta.
"Komunikasi dengan kekerasan itu harus disingkirkan. Kalau kedua lembaga tetap seperti itu, mau jadi apa kota Jakarta ini nantinya?" tanyanya.
"Dibutuhkan penengah yang kredibel dan dihormati di antara kedua lembaga tersebut. Presiden lah yang cocok untuk melakukan mediasi di antara keduanya," tutur pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).
Dia menegaskan, perseteruan antaran Ahok dan DPRD DKI Jakarta memang harus sesegera mungkin diselesaikan. Karena, polemik itu akan berdampak kepada masyarakat Jakarta.
"Jangan membiarkan perseteruan ini berlarut-larut. Itu tidak baik bagi masyarakat," ujarnya.
Kata dia, Ahok harus memperbaiki cara komunikasi dengan legislatif. Karena, DPRD sebagai kontrol untuk Pemprov DKI Jakarta. "Kalau perlu saling mengontrol kinerjanya agar keduanya dapat berjalan secara beriringan. Memang seharusnya, kedua lembaga itu saling mengontrol dan saling bekerja dengan baik untuk kesejahteraan warga kota Jakarta," tuturnya.
Maka itu, dia menyarankan, agar Ahok memperbaiki komunikasi politiknya dengan anggota Dewan. Kalau polemik ini terus berkepanjangan, bagaimana dengan pembangunan Ibu Kota Jakarta.
"Komunikasi dengan kekerasan itu harus disingkirkan. Kalau kedua lembaga tetap seperti itu, mau jadi apa kota Jakarta ini nantinya?" tanyanya.
(mhd)
