Drama Kisruh DPRD vs Ahok Sangat Menarik
Senin, 09 Maret 2015 - 14:30 WIB
Drama Kisruh DPRD vs Ahok Sangat Menarik
A
A
A
JAKARTA - Kisruh yang terjadi antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama membuat masyarakat tertarik. Ketertarikan ini membuat masyarakat Jakarta ingin tahu transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keingintahuan ini merupakan dampak positif. Dengan begitu, masyarakat dapat melakukan monitoring adanya segala macam tindak korupsi di jajaran pemerintahan daerah.
"Kisruh APBD ini menarik, karena itu memaksa kita untuk memperbaiki proses anggaran yang enggak benar. Kisruh ini juga sangat penting untuk masyarakat dan sipil, jadi bisa sama-sama memonitor dan mencegah masuknya korupsi," terang Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Dipaparkannya, anggaran siluman atau anggaran yang tidak bermanfaat bisa saja terjadi di jajaran DPRD atau pemerintahan daerah yang ada di luar kota Jakarta. Maka itu, pemerintah daerah sudah selayaknya menjelaskan pada masyarakat mengenai APBD yang dibuat setiap periode itu.
Kisruh antara Ahok dengan DPRD terkait adanya anggaran siluman di APBD DKI Jakarta untuk periode 2015. Anggaran ini diindikasikan penggelembungan dana pengadaan UPS di sekolah Ibu Kota.
Kisruh semakin tajam saat mediasi dua pihak di Kantor Kementerian Dalam Negeri malah berujung saling tuding. Walhasil, belum ada solusi dari dua pihak yang berseteru.
Keingintahuan ini merupakan dampak positif. Dengan begitu, masyarakat dapat melakukan monitoring adanya segala macam tindak korupsi di jajaran pemerintahan daerah.
"Kisruh APBD ini menarik, karena itu memaksa kita untuk memperbaiki proses anggaran yang enggak benar. Kisruh ini juga sangat penting untuk masyarakat dan sipil, jadi bisa sama-sama memonitor dan mencegah masuknya korupsi," terang Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Dipaparkannya, anggaran siluman atau anggaran yang tidak bermanfaat bisa saja terjadi di jajaran DPRD atau pemerintahan daerah yang ada di luar kota Jakarta. Maka itu, pemerintah daerah sudah selayaknya menjelaskan pada masyarakat mengenai APBD yang dibuat setiap periode itu.
Kisruh antara Ahok dengan DPRD terkait adanya anggaran siluman di APBD DKI Jakarta untuk periode 2015. Anggaran ini diindikasikan penggelembungan dana pengadaan UPS di sekolah Ibu Kota.
Kisruh semakin tajam saat mediasi dua pihak di Kantor Kementerian Dalam Negeri malah berujung saling tuding. Walhasil, belum ada solusi dari dua pihak yang berseteru.
(hyk)
