Bentuk PD Khusus Tangani Masalah Petani
Senin, 09 Maret 2015 - 11:20 WIB
Bentuk PD Khusus Tangani Masalah Petani
A
A
A
PANGKALAN BALAI - Pemkab Banyuasin mulai memikirkan cara untuk menangkal ulah buruk para tengkulak yang memainkan harga beras. Untuk mengawasi kualitas dan meningkatkan hasil pertanian padi, Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, berencana membentuk Perusahaan Daerah (PD) yang khusus mengawal semua masalah yang dihadapi petani sebelum dan pascapanen.
Yan Anton Ferdian mengungkapkan, pembentukan PD ini bukan hanya untuk menangkal permainan harga oleh tengkulak dan bandar beras besar saat panen. Tapi ikut mengawasi dan mengawal tahapan masalah pertanian dari hulu ke hilir. “Kita tidak hanya melakukan pengawasan di hulu saja. Tapi di hilir, yang menjadi tempat produksi gabah di tingkat petani. Diharapkan saat panen, peredaran beras Banyuasin lebih tertata dan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung itu menjelaskan, selama ini setiap panen tiba tengkulak dan bandar besar dari berbagai daerah di luar Sumsel, sudah mengantre untuk memborong dan membawa hasil pertanian dari Banyuasin. Seperti yang terjadi di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Tanjung Lago, setiap panen banyak truk dari Lampung yang mengantre, untuk membawa hasil beras Banyuasin dan memasarkan di luar Sumsel.
“Kondisi ini membuat petani menjadi ketergantungan dan terbiasa bertransaksi dengan mereka. Dengan adanya PD yang khusus mengurusi soal pertanian, beras dari petani Banyuasin tetap berada dan beredar di wilayah Banyuasin khususnya dan Sumsel umumnya. Jadi tidak akan terjadi lagi kekurangan stok beras, yang menjadi penyebab harga naik di tingkat pengecer,” jelasnya.
Dia melanjutkan, pemkab sendiri sudah mengantongi satu nama calon pimpinan PD yang khusus mengurusi soal pertanian dan beras itu. Tinggal lagi, bagaimana mempersiapkan semua hal yang terkait pendirian PD tersebut. Namun untuk tahap awal, ruang bisnisnya tidak terlalu besar. “Untuk men-support PD itu, kita akan mendirikan satu BUMD khusus yang akan bekerja sama dengan investor di kawasan ekonomi khusus di Tanjung Api-Api, dalam menunjang keberadaan PD tersebut,” tandasnya.
Sementara, anggota DPRD Banyuasin Emi Sumitra menuturkan, memang sudah saatnya Pemkab Banyuasin fokus melakukan pengawasan terhadap berbagai masalah yang dihadapi petani padi. Karena selama ini, peranan pemerintah daerah dinilainya masih sangat minim. “Dengan adanya PD yang khusus mengurusi masalah pertanian dan beras, diharapkan dapat mengontrol harga di tingkat petani. Seharusnya ada standardisasi dan tidak hanya mengikuti harga pasar saja sehingga harga bisa stabil,” tuturnya.
Politisi PKB ini juga mengharapkan, Bupati Banyuasin dapat menginstruksikan kepada SKPD terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan maupun Badan Penyuluh, agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kalau bupati yang instruksikan, saya rasa dinas dan badan yang terkait bisa lebih terpacu membantu petani, dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian maupun menstabilkan harga beras,” pungkasnya.
Yopie cipta raharja
Yan Anton Ferdian mengungkapkan, pembentukan PD ini bukan hanya untuk menangkal permainan harga oleh tengkulak dan bandar beras besar saat panen. Tapi ikut mengawasi dan mengawal tahapan masalah pertanian dari hulu ke hilir. “Kita tidak hanya melakukan pengawasan di hulu saja. Tapi di hilir, yang menjadi tempat produksi gabah di tingkat petani. Diharapkan saat panen, peredaran beras Banyuasin lebih tertata dan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung itu menjelaskan, selama ini setiap panen tiba tengkulak dan bandar besar dari berbagai daerah di luar Sumsel, sudah mengantre untuk memborong dan membawa hasil pertanian dari Banyuasin. Seperti yang terjadi di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Tanjung Lago, setiap panen banyak truk dari Lampung yang mengantre, untuk membawa hasil beras Banyuasin dan memasarkan di luar Sumsel.
“Kondisi ini membuat petani menjadi ketergantungan dan terbiasa bertransaksi dengan mereka. Dengan adanya PD yang khusus mengurusi soal pertanian, beras dari petani Banyuasin tetap berada dan beredar di wilayah Banyuasin khususnya dan Sumsel umumnya. Jadi tidak akan terjadi lagi kekurangan stok beras, yang menjadi penyebab harga naik di tingkat pengecer,” jelasnya.
Dia melanjutkan, pemkab sendiri sudah mengantongi satu nama calon pimpinan PD yang khusus mengurusi soal pertanian dan beras itu. Tinggal lagi, bagaimana mempersiapkan semua hal yang terkait pendirian PD tersebut. Namun untuk tahap awal, ruang bisnisnya tidak terlalu besar. “Untuk men-support PD itu, kita akan mendirikan satu BUMD khusus yang akan bekerja sama dengan investor di kawasan ekonomi khusus di Tanjung Api-Api, dalam menunjang keberadaan PD tersebut,” tandasnya.
Sementara, anggota DPRD Banyuasin Emi Sumitra menuturkan, memang sudah saatnya Pemkab Banyuasin fokus melakukan pengawasan terhadap berbagai masalah yang dihadapi petani padi. Karena selama ini, peranan pemerintah daerah dinilainya masih sangat minim. “Dengan adanya PD yang khusus mengurusi masalah pertanian dan beras, diharapkan dapat mengontrol harga di tingkat petani. Seharusnya ada standardisasi dan tidak hanya mengikuti harga pasar saja sehingga harga bisa stabil,” tuturnya.
Politisi PKB ini juga mengharapkan, Bupati Banyuasin dapat menginstruksikan kepada SKPD terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan maupun Badan Penyuluh, agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kalau bupati yang instruksikan, saya rasa dinas dan badan yang terkait bisa lebih terpacu membantu petani, dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian maupun menstabilkan harga beras,” pungkasnya.
Yopie cipta raharja
(bhr)
