Tempat Kakek SN Tewas Usai Kencan, Ternyata Lokalisasi Ilegal
Minggu, 08 Maret 2015 - 16:34 WIB
Tempat Kakek SN Tewas Usai Kencan, Ternyata Lokalisasi Ilegal
A
A
A
MALANG - Kompleks prostitusi Kalibiru Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang tempat tewasnya kakek SN ternyata merupakan lokalisasi ilegal.
Karena tempat ini merupakan salah satu dari tujuh lokalisasi yang sudah tutup dan dilarang untuk beroperasi.
Kepala Desa Ngebruk, Mesdi yang ditemui di kediamannya mengaku sudah melepas tanggungjawab terhadap tempat tersebut sejak ditutup pemerintah daerah.
"Saya tidak bertanggung jawab atas kejadian ini, karena sudah merupakan wewenang Sat Pol PP," ujarnya.
Sebelum ditutup katanya, setiap bulan aparat pemerintah desa menerima "upeti" sebesar Rp825.000.
Dana ini kemudian disetorkan ke kas desa. Penyetoran dana ini berasal dari tanah desa yang disewa para PSK.
Mesdi mengatakan, di wisma itu terdapat 14 rumah. Namun belum diperoleh penjelasan berapa banyak jumlah PSK yang menyewa di tempat ini.
Menurut dia, Bupati Malang H Rendra Kresna telah menutup secara resmi semua lokalisasi yang ada di Kabupaten Malang.
Penutupan ini, kata dia, berdasarkan Perda Nomor 3/2010 tentang Rencana Tataruang Wilayah, serta Keputusan Bupati Nomor 2 tahun 2004 tentang Perjudian dan Prostitusi.
Sementara menurut Kapolsek Kapolsek Kromengan, AKP Okta Panjaitan lokalisasi ini sebenarnya sudah resmi ditutup pada 24 November 2014 lalu namun masih beroperasi secara ilegal.
Berdasarkan pengamatan lokalisasi tersebut berlokasi sekitar 20 kilometer selatan Kabupaten Malang.
Para PSK penghuni wisma tersebut terdiri dari beberapa wanita paruh baya. Mereka nampak duduk berjejer di sebuah bangku panjang dengan pakaian yang menggoda.
Karena tempat ini merupakan salah satu dari tujuh lokalisasi yang sudah tutup dan dilarang untuk beroperasi.
Kepala Desa Ngebruk, Mesdi yang ditemui di kediamannya mengaku sudah melepas tanggungjawab terhadap tempat tersebut sejak ditutup pemerintah daerah.
"Saya tidak bertanggung jawab atas kejadian ini, karena sudah merupakan wewenang Sat Pol PP," ujarnya.
Sebelum ditutup katanya, setiap bulan aparat pemerintah desa menerima "upeti" sebesar Rp825.000.
Dana ini kemudian disetorkan ke kas desa. Penyetoran dana ini berasal dari tanah desa yang disewa para PSK.
Mesdi mengatakan, di wisma itu terdapat 14 rumah. Namun belum diperoleh penjelasan berapa banyak jumlah PSK yang menyewa di tempat ini.
Menurut dia, Bupati Malang H Rendra Kresna telah menutup secara resmi semua lokalisasi yang ada di Kabupaten Malang.
Penutupan ini, kata dia, berdasarkan Perda Nomor 3/2010 tentang Rencana Tataruang Wilayah, serta Keputusan Bupati Nomor 2 tahun 2004 tentang Perjudian dan Prostitusi.
Sementara menurut Kapolsek Kapolsek Kromengan, AKP Okta Panjaitan lokalisasi ini sebenarnya sudah resmi ditutup pada 24 November 2014 lalu namun masih beroperasi secara ilegal.
Berdasarkan pengamatan lokalisasi tersebut berlokasi sekitar 20 kilometer selatan Kabupaten Malang.
Para PSK penghuni wisma tersebut terdiri dari beberapa wanita paruh baya. Mereka nampak duduk berjejer di sebuah bangku panjang dengan pakaian yang menggoda.
(sms)
