DPRD Ingin Mangkang Jadi Terminal Induk
Jum'at, 06 Februari 2015 - 11:38 WIB
DPRD Ingin Mangkang Jadi Terminal Induk
A
A
A
SEMARANG - DPRD Kota Semarang mengusulkan ada perubahan fungsi dua terminal besar di Kota ATLAS. Mangkang sebaiknya dijadikan terminal induk, sedangkan Terboyo menjadi terminal pendukung.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto menjelaskan, fungsi dua terminal itu saat ini terkesan tumpang tindih. Akibatnya, manfaat Terminal Mangkang belum terasa dan bahkan terkesan tak memiliki fungsi yang jelas.
“Saya sendiri malah setuju jika fungsi Terminal Terboyo dipindah ke Terminal Mangkang. Apalagi pengembangan Terboyo ada banyak kendala jangka panjang. Khususnya terkait rob dan letak geografis. Mangkang bisa dijadikan terminal induk, sementara Terboyo terminal pendukung,” katanya, kemarin.
Diketahui, Pemkot Semarang berencana merevitalisasi Terminal Terboyo dengan anggaran sekitar Rp25 miliar. Menurut Wachid, rencana pembangunan Terminal Terboyo butuh kajian mendalam. Tidak hanya soal kajian fisik, tapi juga menyangkut fungsi, pemanfaatan, nilai sosial ekonomi dan pelayanan publik, serta kelanjutan ke depan.
Wachid meminta kajian pembangunan Terminal Terboyo harus berkaitan dengan keberadaan Terminal Mangkang. Sebab fungsi Mangkang dengan keberadaan Terboyo hingga saat ini masih belum jelas. “Pemkot harus mempunyai porsi dalam pengelolaan dua terminal tipe A tersebut,” ujarnya.
Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan pengelolaan Terminal Penumpang tipe A dan Jembatan Timbang diselenggarakan Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Perhubungan).
Dengan ada peraturan tersebut, seharusnya pembangunan Terminal Terboyo dengan anggaran Rp25 miliar tidak perlu menggunakan APBD Kota Semarang. Kemenhub juga sudah menyediakan anggaran besar untuk pembangunan tipe A.
“Lebih baik anggaran tersebut untuk membeli 25 bus besar atau 50 bus kecil guna memenuhi kebutuhan Bus Rapid Transit (BRT). Apalagi PAD dari retribusi seluruh terminal (Penggaron, Mangkang, Terboyo, dan lainnya) hanya sekitar Rp1 miliar per tahun,” ungkapnya.
Kepala Dishubkominfo Kota Semarang Agus Harmunanto mengakui, pihaknya beberapa kali telah diundang untuk berkoordinasi terkait pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah pusat. Di Kota Semarang ada dua terminal tipe A, Terminal Terboyo dan Terminal Mangkang.
“Namun, pengambilalihan pengelolaan terminal tersebut bukan secara penuh. Jadi teknisnya, ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, dalam hal kewenangan pengelolaan.
Dengan dikelola bersama, nanti pemerintah pusat akan jadi semacam penanggung jawab dalam pengelolaan. Tapi teknisnya tetap diserahkan ke daerah, termasuk penunjukan kepala terminal dan lainnya,” ujarnya. Tentang rencana pembangunan Terminal Terboyo, Agus mengaku setuju. Bahkan, rencana pengelolaan oleh pemerintah pusat dianggapnya tak menjadi penghambat.
“Rencana pembangunan Terminal Terboyo sudah dianggarkan tahun anggaran 2015. Pasalnya, kondisi Terminal Terboyo sudah memprihatinkan, merugikan masyarakat jika tidak segera dibangun. Ini juga akan mendukung proses penyerahan pengelolaan ke pemerintah pusat,” katanya.
M Abduh
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto menjelaskan, fungsi dua terminal itu saat ini terkesan tumpang tindih. Akibatnya, manfaat Terminal Mangkang belum terasa dan bahkan terkesan tak memiliki fungsi yang jelas.
“Saya sendiri malah setuju jika fungsi Terminal Terboyo dipindah ke Terminal Mangkang. Apalagi pengembangan Terboyo ada banyak kendala jangka panjang. Khususnya terkait rob dan letak geografis. Mangkang bisa dijadikan terminal induk, sementara Terboyo terminal pendukung,” katanya, kemarin.
Diketahui, Pemkot Semarang berencana merevitalisasi Terminal Terboyo dengan anggaran sekitar Rp25 miliar. Menurut Wachid, rencana pembangunan Terminal Terboyo butuh kajian mendalam. Tidak hanya soal kajian fisik, tapi juga menyangkut fungsi, pemanfaatan, nilai sosial ekonomi dan pelayanan publik, serta kelanjutan ke depan.
Wachid meminta kajian pembangunan Terminal Terboyo harus berkaitan dengan keberadaan Terminal Mangkang. Sebab fungsi Mangkang dengan keberadaan Terboyo hingga saat ini masih belum jelas. “Pemkot harus mempunyai porsi dalam pengelolaan dua terminal tipe A tersebut,” ujarnya.
Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan pengelolaan Terminal Penumpang tipe A dan Jembatan Timbang diselenggarakan Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Perhubungan).
Dengan ada peraturan tersebut, seharusnya pembangunan Terminal Terboyo dengan anggaran Rp25 miliar tidak perlu menggunakan APBD Kota Semarang. Kemenhub juga sudah menyediakan anggaran besar untuk pembangunan tipe A.
“Lebih baik anggaran tersebut untuk membeli 25 bus besar atau 50 bus kecil guna memenuhi kebutuhan Bus Rapid Transit (BRT). Apalagi PAD dari retribusi seluruh terminal (Penggaron, Mangkang, Terboyo, dan lainnya) hanya sekitar Rp1 miliar per tahun,” ungkapnya.
Kepala Dishubkominfo Kota Semarang Agus Harmunanto mengakui, pihaknya beberapa kali telah diundang untuk berkoordinasi terkait pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah pusat. Di Kota Semarang ada dua terminal tipe A, Terminal Terboyo dan Terminal Mangkang.
“Namun, pengambilalihan pengelolaan terminal tersebut bukan secara penuh. Jadi teknisnya, ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, dalam hal kewenangan pengelolaan.
Dengan dikelola bersama, nanti pemerintah pusat akan jadi semacam penanggung jawab dalam pengelolaan. Tapi teknisnya tetap diserahkan ke daerah, termasuk penunjukan kepala terminal dan lainnya,” ujarnya. Tentang rencana pembangunan Terminal Terboyo, Agus mengaku setuju. Bahkan, rencana pengelolaan oleh pemerintah pusat dianggapnya tak menjadi penghambat.
“Rencana pembangunan Terminal Terboyo sudah dianggarkan tahun anggaran 2015. Pasalnya, kondisi Terminal Terboyo sudah memprihatinkan, merugikan masyarakat jika tidak segera dibangun. Ini juga akan mendukung proses penyerahan pengelolaan ke pemerintah pusat,” katanya.
M Abduh
(ftr)
