Program Raskin Bakal Dievaluasi
Kamis, 29 Januari 2015 - 11:50 WIB
Program Raskin Bakal Dievaluasi
A
A
A
BANDUNG BARAT - Pemberian beras miskin (raskin) kepada masyarakat akan dievaluasi. Sebab program ini harus tepat sasaran dan berintegrasi dengan program bantuan sosial lain yang diluncurkan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai menghadiri acara Peluncuran Penyaluran Raskin Tingkat Nasional dan Tingkat Jawa Barat, di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Puan mengungkapkan, peluncuran raskin sepanjang 2015 akan dilakukan evaluasi per tiga bulan sekali.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala di lapangan. “Kami akan lakukan evaluasi bertahap sampai sebelum tahun depan,” ujarnya. Dirinya belum memastikan apakah raskin akan dihapuskan atau diubah kebijakannya karena hal itu harus di koordinasikan dengan kementerian lainnya. Selama raskin disalurkan ke masyarakat, banyak sekali masalah di lapangan.
Akan tetapi selama raskin yang di salurkan baik, benar, dan diterima oleh yang berhak, itu masih membantu masyarakat miskin yang berada di desa-desa. “Selain untuk tetap menjaga stabilitas harga, diharapkan raskin juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” bebernya. Terkait pengawasan pendistribusian untuk meminimalisasi penyelewengan, pihaknya bersinergi dengan berbagai pihak.
Termasuk dalam menjaga kualitas beras yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Salah satu perbaikan yang dilakukan, dengan memberikan anggaran ke bulog untuk memperbaiki gudang serta beras yang diberi barcode agar diketahui keluar dan masuknya beras ke gudang.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, program raskin nasional merupakan upaya dalam menciptakan kekuatan dan kedaulatan pangan. Disamping itu ketersediaan pangan juga bisa dikonsumsi dan bisa terjangkau masyarakat. “Jawa Barat termasuk salah satu lumbung padi nasional dengan surplus mencapai 3,2 ton beras. Namun belum semua masyarakat Jawa Barat menikmatinya,” bebernya.
Sementara itu Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara penerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun dari total nilai PMN sebesar Rp48 triliun. Penyertaan modal negara yang dikucurkan pemerintah tersebut bertujuan agar lembaga penerima PMN berkinerja lebih baik.
“Memang ada dana PMN dari pemerintah untuk kami, nilainya Rp3 triliun,” ungkap Direktur Utama Bulog Lenny Sugiharti di Bandung Barat kemarin.
Raden Bagja Mulyana/ Ridwan Alamsyah
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai menghadiri acara Peluncuran Penyaluran Raskin Tingkat Nasional dan Tingkat Jawa Barat, di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Puan mengungkapkan, peluncuran raskin sepanjang 2015 akan dilakukan evaluasi per tiga bulan sekali.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala di lapangan. “Kami akan lakukan evaluasi bertahap sampai sebelum tahun depan,” ujarnya. Dirinya belum memastikan apakah raskin akan dihapuskan atau diubah kebijakannya karena hal itu harus di koordinasikan dengan kementerian lainnya. Selama raskin disalurkan ke masyarakat, banyak sekali masalah di lapangan.
Akan tetapi selama raskin yang di salurkan baik, benar, dan diterima oleh yang berhak, itu masih membantu masyarakat miskin yang berada di desa-desa. “Selain untuk tetap menjaga stabilitas harga, diharapkan raskin juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” bebernya. Terkait pengawasan pendistribusian untuk meminimalisasi penyelewengan, pihaknya bersinergi dengan berbagai pihak.
Termasuk dalam menjaga kualitas beras yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Salah satu perbaikan yang dilakukan, dengan memberikan anggaran ke bulog untuk memperbaiki gudang serta beras yang diberi barcode agar diketahui keluar dan masuknya beras ke gudang.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, program raskin nasional merupakan upaya dalam menciptakan kekuatan dan kedaulatan pangan. Disamping itu ketersediaan pangan juga bisa dikonsumsi dan bisa terjangkau masyarakat. “Jawa Barat termasuk salah satu lumbung padi nasional dengan surplus mencapai 3,2 ton beras. Namun belum semua masyarakat Jawa Barat menikmatinya,” bebernya.
Sementara itu Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara penerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun dari total nilai PMN sebesar Rp48 triliun. Penyertaan modal negara yang dikucurkan pemerintah tersebut bertujuan agar lembaga penerima PMN berkinerja lebih baik.
“Memang ada dana PMN dari pemerintah untuk kami, nilainya Rp3 triliun,” ungkap Direktur Utama Bulog Lenny Sugiharti di Bandung Barat kemarin.
Raden Bagja Mulyana/ Ridwan Alamsyah
(ftr)
