PDIP Tuding NasDem Menelikung
Kamis, 22 Januari 2015 - 10:23 WIB
PDIP Tuding NasDem Menelikung
A
A
A
SLEMAN - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Sleman terancam pecah saat menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 16 Desember nanti. Penyebabnya, partai politik atau parpol KIH yang ada di DPRD Sleman yaitu PDIP, PKB, dan NasDem ada yang dianggap menciderai koalisi tersebut.
“KIH Sleman telah diciderai, ada partai koalisi yang menelikung,” ungkap Ketua DPC PDIP Sleman Rendradri Suprihandoko, kemarin. Namun Rendradi tidak menyebut partai yang dimaksud tersebut. Dia hanya menegaskan satu parpol ada yang “menggunting dalam lipatan” (berkhianat).
Sehingga untuk pilkada, PDIP siap mengusung calon sendiri. Apalagi, PDIP Sleman dalam pemilihan legislatif (pileg) lalu mendapatkan24% suara. Dengan begitu, sesuai aturan, mereka bisa mengusung calon sendiri dalam pilkada. “Sebab untuk dapat mengajukan calon minimal mendapatkan 15% suara dalam pileg,” papar mantan Ketua DPRD Sleman periode 2004–2009ini.
Meski begitu, dia mengutarakan, sinyal itu bukan berarti PDIP menolak berkoalisi. Dengan fakta ada satu anggota KIH yang dianggap tak kompak, pihaknya khawatir itu akan menjadi kendala. Jika dipaksakan, lanjut dia, khawatir hasilnya bisa tak produktif. Terlebih main gunting dan telikung, bukan watak partai berlambang moncong putih tersebut. “Politik itu bukan kepentingan pribadi," ucapnya.
DPC PDIP Sleman sendiri untuk persiapan pilkada saat ini tengah menunggu rekomendasi dari DPP PDIP. Terutama calon yang akan diusung. Ada tiga nama yang diajukan sebagai kandidat, masing- masing Rendradi, Yuni Satia Rahayu, dan Pulung Agustanto.
Dari penelusuran KORAN SINDO YOGYA, ketidaksolidan KIH ini bermula saat pembentukan alat kelengkapan Dewan, tepatnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda). Sebab sebelum pembentukan KIH sepakat untuk ketua Bapeperda dari PKB yakni Wawan Prasetya. Akan tetapi, akhirnya muncul nama Ismi Sutarti, dari fraksi NasDem.
Puncaknya saat proses pemilihan melalui voting, Ismi mendapat dukungan dari tujuh anggota Koalisi Merah Putih (KMP) plus Fraksi NasDem. Sehingga koalisi “sebelah” mendapatkan suara terbanyak.
Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPRD, pimpinan Dewan menetapkan Ismi sebagai ketua Bapeperda. Wawan mengajukan protes tetapi tetap tidak mengubah hasil keputusan tersebut. ”Komitmen dalam politik itu mahal. NasDem menelikung kami (PKB). Sehingga menyebabkan timbulnya gejolak,” ucapnya.
Dikonfirmasi, Ketua DPC Partai NasDem Sleman Surana membantah ada penelikungan parpolnya kepada anggota koalisi lainnya di KIH. Dia beralasan, sebelumnya tidak ada janji atau komitmen, baik dengan KIH atau KMP. Selain itu, sekarang di DPRD Sleman juga sudah tidak adalagi KIH atau KMP.
“Sekarang hanya ada satu lembaga legislatif yang berperan memperjuangkan nasib dan kepentingan masyarakat Sleman. Lebih baik memikirkan yang lebih baik dan dinamis. KIH dan KMP itu masa lalu," ucapnya.
Sementara itu, setelah DPRD menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) No 1/2014 menjadi UU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menyatakan siap melaksanakan Pilkada 2015. Namun KPU tetap menunggu peraturan KPU sebagai turunan UU Pilkada.
Khususnya tentang tahapan pilkada, pemilih sampai syarat pencalonan. “Pada dasarnya kami siap melaksanakan persiapan pilkada,” tandas Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi.
Priyo Setyawan
“KIH Sleman telah diciderai, ada partai koalisi yang menelikung,” ungkap Ketua DPC PDIP Sleman Rendradri Suprihandoko, kemarin. Namun Rendradi tidak menyebut partai yang dimaksud tersebut. Dia hanya menegaskan satu parpol ada yang “menggunting dalam lipatan” (berkhianat).
Sehingga untuk pilkada, PDIP siap mengusung calon sendiri. Apalagi, PDIP Sleman dalam pemilihan legislatif (pileg) lalu mendapatkan24% suara. Dengan begitu, sesuai aturan, mereka bisa mengusung calon sendiri dalam pilkada. “Sebab untuk dapat mengajukan calon minimal mendapatkan 15% suara dalam pileg,” papar mantan Ketua DPRD Sleman periode 2004–2009ini.
Meski begitu, dia mengutarakan, sinyal itu bukan berarti PDIP menolak berkoalisi. Dengan fakta ada satu anggota KIH yang dianggap tak kompak, pihaknya khawatir itu akan menjadi kendala. Jika dipaksakan, lanjut dia, khawatir hasilnya bisa tak produktif. Terlebih main gunting dan telikung, bukan watak partai berlambang moncong putih tersebut. “Politik itu bukan kepentingan pribadi," ucapnya.
DPC PDIP Sleman sendiri untuk persiapan pilkada saat ini tengah menunggu rekomendasi dari DPP PDIP. Terutama calon yang akan diusung. Ada tiga nama yang diajukan sebagai kandidat, masing- masing Rendradi, Yuni Satia Rahayu, dan Pulung Agustanto.
Dari penelusuran KORAN SINDO YOGYA, ketidaksolidan KIH ini bermula saat pembentukan alat kelengkapan Dewan, tepatnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda). Sebab sebelum pembentukan KIH sepakat untuk ketua Bapeperda dari PKB yakni Wawan Prasetya. Akan tetapi, akhirnya muncul nama Ismi Sutarti, dari fraksi NasDem.
Puncaknya saat proses pemilihan melalui voting, Ismi mendapat dukungan dari tujuh anggota Koalisi Merah Putih (KMP) plus Fraksi NasDem. Sehingga koalisi “sebelah” mendapatkan suara terbanyak.
Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPRD, pimpinan Dewan menetapkan Ismi sebagai ketua Bapeperda. Wawan mengajukan protes tetapi tetap tidak mengubah hasil keputusan tersebut. ”Komitmen dalam politik itu mahal. NasDem menelikung kami (PKB). Sehingga menyebabkan timbulnya gejolak,” ucapnya.
Dikonfirmasi, Ketua DPC Partai NasDem Sleman Surana membantah ada penelikungan parpolnya kepada anggota koalisi lainnya di KIH. Dia beralasan, sebelumnya tidak ada janji atau komitmen, baik dengan KIH atau KMP. Selain itu, sekarang di DPRD Sleman juga sudah tidak adalagi KIH atau KMP.
“Sekarang hanya ada satu lembaga legislatif yang berperan memperjuangkan nasib dan kepentingan masyarakat Sleman. Lebih baik memikirkan yang lebih baik dan dinamis. KIH dan KMP itu masa lalu," ucapnya.
Sementara itu, setelah DPRD menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) No 1/2014 menjadi UU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menyatakan siap melaksanakan Pilkada 2015. Namun KPU tetap menunggu peraturan KPU sebagai turunan UU Pilkada.
Khususnya tentang tahapan pilkada, pemilih sampai syarat pencalonan. “Pada dasarnya kami siap melaksanakan persiapan pilkada,” tandas Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi.
Priyo Setyawan
(ftr)
