Panti Jompo Sumut Memprihatinkan

MEDAN - Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) prihatin melihat kondisi panti jompo milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Kota Tanjungbalai. Selain tidak ditanggung asuransi kesehatan, warga panti tampak kurang gizi akibat anggaran yang tidak memadai.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Efendi Panjaitan, mengatakan, fakta tersebut mereka temui ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) di Tanjungbalai- Asahan, Kamis (15/1). Sebuah panti jompo yang memiliki 95 orang lanjut usia (lansia) hanya diberikan anggaran sebesar Rp1,1 miliar setahun.

Anggaran tersebut untuk membiayai operasional kebersihan dan petugas honorer panti serta kebutuhan makan, minum, dan biaya berobat warga panti. “Kalau dihitung rata-rata setiap warga panti yang 95 orang itu hanya mendapatkan Rp19.000 per orang di luar biaya kebersihan, honor, dan operasional panti,” ungkap Effendi kepada wartawan di Medan, Jumat (16/1).

Biaya hidup untuk lansia per hari yang hanya Rp19.000 tentu tidak masuk akal. Untuk kebutuhan makan tiga kali sehari dipastikan tidak akan mencukupi. Belum lagi untuk membiayai pengobatannya. Rata-rata penghuni panti tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya karena tidak punya kartu tanda penduduk (KTP).

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku ingin menjerit ketika melihat kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut. Sebab, para lansia di panti jompo yang tidak punya keluarga lagi seakan-akan hanya ditempatkan di panti untuk menunggu ajalnya. “Saya lihat di dalam kompleks panti itu ada kuburan. Ternyata itu kuburan warga panti. Saya mau menjerit rasanya karena seolah-olah para orang tua di dalam panti itu hanya transit saja untuk menuju ke alam kubur,” katanya.

Banyak lansia yang terlihat kurang gizi dan sakit-sakitan namun tidak mendapatkan perawatan intensif. Sebab, sarana dan prasarana panti juga sangat minim. Tidak ada kendaraan yang tersedia untuk membawa warga panti berobat ke rumah sakit jika dibutuhkan, sehingga hanya mengandalkan obatobatan di panti.

Bahkan, dari pengakuan warga, beberapa penghuni panti terpaksa mengemis ke luar panti untuk mendapatkan penghasilan tambahan. “Tentu mereka kelaparan dengan biaya yang sangat minim itu. Tidak mungkin lagi bekerja. Ini harus menjadi perhatian Pemprov Sumut,” katanya.

Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat segera akan mempertanyakan Pemprov Sumut terkait kebijakan anggaran yang disalurkan bagi warga panti karena seharusnya mereka mendapatkan perlindungan. DPRD juga akan mempertanyakan BPJS Kesehatan untuk bisa memasukkan mereka dalam tanggungan asuransi kesehatan.

Kunjungan kerja juga diikuti Wakil Ketua Komisi E, Syahrial Tambunan; Sekretaris, Firman Sitorus; anggota Brillian Mokhtar, Zahir, Samsul Bahri Batubara, Herlina, Syamsul Qodri, Iskandar Batubara, dan lainnya.

Brilian Moktar me-nambahkan, kunjungan yang dilakukan Komisi E ke panti jompo merupakan kegiatan rutin terhadap pelaksanaan program Pemprov Sumut melalui Dinas Sosial terhadap panti-panti sosial yang ada di Sumut. Permasalahan yang mereka temukan di panti jompo tersebut akan menjadi perhatian serius mereka dan siap melanjutkan kunjungan ke panti-panti lainnya.

“Komisi E akan terus mengupayakan supaya kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi di hari yang akan datang. Salah satu caranya melakukan monitoring pelaksanaan program-program Pemprov Sumut di bidang kesejahteraan,” kata Brilian.

M Rinaldi Khair