China Kelebihan Stok, Ekspor Kayu Olahan Menurun
Senin, 12 Januari 2015 - 11:41 WIB
China Kelebihan Stok, Ekspor Kayu Olahan Menurun
A
A
A
SEMARANG - Sejumlah negara tujuan ekspor untuk kayu olahan mengalami overstock atau kelebihan stok, sehingga berdampak pada menurunnya ekspor kayu olahan dari Jawa Tengah.
Salah satu negara tujuan ekspor yang mengalami overstock adalah China. Padahal, negara Tirai Bambu ini menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar, sehingga cukup memberikan dampak. Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia Jateng Wiradadi Soeprayogo mengatakan, penurunan ekspor ke negara China tersebut mencapai 20%. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu menyusul perekonomian China yang mengalami kelesuan.
“China menjadi negara tujuan utama ekspor kayu olahan, karena sekitar 80% produk kayu olahan yang terdapat di China merupakan kiriman dari Indonesia. Sehingga dengan adanya stok melimpah, permintaan menjadi berkurang,” katanya. Wiradadi menjelaskan, selama ini per bulan ekspor kayu olahan dari Indonesia mencapai 3.000 kontainer, dan 50% merupakan dari Jawa Tengah.
Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, dampak adanya penurunan volume ekspor sangat dirasakan. Terlebih saat ini juga harga juga mengalami penurunan hingga USD50 per meter kubik. “Kayu olehan Indonesia memang lebih dimintai oleh negara-negara asing, karena kualitasnya cukup baik, juga bobotnya ringan tapi tetap kuat,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan pemerintah memberikan program penataan pengiriman kayu untuk mengantisipasi adanya overstock di negara tujuan ekspor. Pasalnya jika dibiarkan secara terus-menerus, akan sangat berdampak bagi perkembangan industri kayu olahan.
Terpisah, Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Tangan Indonesia (Asmindo) Jawa Tengah Erie Sasmito berharap, pemerintah mem berikan keringanan pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Menurut Erie, sampai saat ini para pengusaha mebel masih mengalami kendala dalam mengurus SLVK. Hal itu karena prosedurnya tidak mudah, termasuk butuh biaya yang tidak murah.
Oleh sebab itu, Asmindo berharap pemerintah memberikan subsidi terhadap pengurusan SLVK. “Selain itu, pengurusan SLVK bisa dilakukan secara berkelompok untuk menekan biaya,” ujarnya.
Andik Sismanto
Salah satu negara tujuan ekspor yang mengalami overstock adalah China. Padahal, negara Tirai Bambu ini menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar, sehingga cukup memberikan dampak. Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia Jateng Wiradadi Soeprayogo mengatakan, penurunan ekspor ke negara China tersebut mencapai 20%. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu menyusul perekonomian China yang mengalami kelesuan.
“China menjadi negara tujuan utama ekspor kayu olahan, karena sekitar 80% produk kayu olahan yang terdapat di China merupakan kiriman dari Indonesia. Sehingga dengan adanya stok melimpah, permintaan menjadi berkurang,” katanya. Wiradadi menjelaskan, selama ini per bulan ekspor kayu olahan dari Indonesia mencapai 3.000 kontainer, dan 50% merupakan dari Jawa Tengah.
Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, dampak adanya penurunan volume ekspor sangat dirasakan. Terlebih saat ini juga harga juga mengalami penurunan hingga USD50 per meter kubik. “Kayu olehan Indonesia memang lebih dimintai oleh negara-negara asing, karena kualitasnya cukup baik, juga bobotnya ringan tapi tetap kuat,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan pemerintah memberikan program penataan pengiriman kayu untuk mengantisipasi adanya overstock di negara tujuan ekspor. Pasalnya jika dibiarkan secara terus-menerus, akan sangat berdampak bagi perkembangan industri kayu olahan.
Terpisah, Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Tangan Indonesia (Asmindo) Jawa Tengah Erie Sasmito berharap, pemerintah mem berikan keringanan pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Menurut Erie, sampai saat ini para pengusaha mebel masih mengalami kendala dalam mengurus SLVK. Hal itu karena prosedurnya tidak mudah, termasuk butuh biaya yang tidak murah.
Oleh sebab itu, Asmindo berharap pemerintah memberikan subsidi terhadap pengurusan SLVK. “Selain itu, pengurusan SLVK bisa dilakukan secara berkelompok untuk menekan biaya,” ujarnya.
Andik Sismanto
(ftr)
