Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemkot Kaji Penurunan Tarif Angkot
Pemkot Kaji Penurunan Tarif Angkot
A
A
A
BANDUNG - Pemkot Bandung mulai mengkaji kemungkinan menurunkan tarif angkutan kota (angkot) pascaturunnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp7.600 (premium) dan Rp7.250 (solar).
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji terkait dampak turunnya harga BBM terhadap tarif angkutan kota. Seharusnya, kata dia, tarif ang kot ikut turun seiring turunnya harga BBM.
“Kalau kami pakai hukum pasar, BBM naik ongkos naik, maka BBM turun masa tidak turun. Kan fair-nya seperti itu. Kasian masyarakat atuh, sudah ongkosnya naik, terus sekarang harga elpiji naik,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, kemarin.
Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, masih mengkaji terkait dampak penurunan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya pengkajian ini dilakukan untuk melihat sejauh kemungkinan penyesuaian tarif angkot. “Masih dikaji sama dishub (dinas perhubungan). Tapi harus fair. Sopir angkotnya juga harus mau (menurunkan tarif). Jangan pas BBM turun, alasannya onderdil harganya naik,” katanya.
Emil mengaku cukup kerepotan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan merilis besaran harga BBM setiap bulan. Di mana, harga BBM akan ditentukan berdasarkan fluktuasi harga minyak dunia. “Mau BBM di naikan atau diturunkan enggak pusing, cuman riweuh (repot) aja. Kalau mau seperti ini harus dijadikan sistem. Artinya bersepakat saja kalau BBM naik, ikut naik, sementara kalau turun, ikut turun. Jangan pas turun tiba tiba ga mau turun,” ucap Emil.
Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi menuturkan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait masalah itu. Pasalnya penyesuaian tarif tak hanya terkait harga BBM, tetapi juga menyangkut hal lainnya. “Akan kami kaji dulu, BBM itu bukan hanya komponen terkait masalah tarif saja, tetapi juga ada yang lain seperti masalah upah, KHL, kemudian suku cadang, suku bunga, kredit bank, jadi banyak hal,” ujar Ricky.
Menurut Ricky, meski tarif angkutan kota mengalani kenaikan sebesar 30%, namun daya beli masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum masih tinggi. “Kami lihat juga selama ini kemampuan masyarakat Kota Bandung dengan dinaikan 30% juga masih mampu menggunakan jasa transportasi,” katanya.
Sementara itu Ketua DPC Organda Kota Bandung Neneng Jurae dah menegaskan, penurunan harga BBM tidak akan berimbas kepada penurunan tarif. Hal ini karena kenaikan harga BBM bukan satu-satunya parameter terkait kenaikan tarif angkot.
“Terutama harga suku cadang yang mengalami kenaikan. Parameternya kan banyak. Jadi kemungkinan tidak akan ada penurunan tarif angkutan di Kota Bandung. Karena kondisi harga lainnya seperti spare part, oli juga mengalami kenaikan harga,” ujar Neneng.
Untuk itu, dia akan tetap memberlakukan tarif angkot seperti yang telah disepakati bersama Pemkot Bandung pada beberapa bulan lalu, yakni kenaikan sebesar 30%. “Tarif angkot tetap. Tidak ada penurunan,” tandasnya.
Dian Rosadi
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji terkait dampak turunnya harga BBM terhadap tarif angkutan kota. Seharusnya, kata dia, tarif ang kot ikut turun seiring turunnya harga BBM.
“Kalau kami pakai hukum pasar, BBM naik ongkos naik, maka BBM turun masa tidak turun. Kan fair-nya seperti itu. Kasian masyarakat atuh, sudah ongkosnya naik, terus sekarang harga elpiji naik,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, kemarin.
Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, masih mengkaji terkait dampak penurunan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya pengkajian ini dilakukan untuk melihat sejauh kemungkinan penyesuaian tarif angkot. “Masih dikaji sama dishub (dinas perhubungan). Tapi harus fair. Sopir angkotnya juga harus mau (menurunkan tarif). Jangan pas BBM turun, alasannya onderdil harganya naik,” katanya.
Emil mengaku cukup kerepotan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan merilis besaran harga BBM setiap bulan. Di mana, harga BBM akan ditentukan berdasarkan fluktuasi harga minyak dunia. “Mau BBM di naikan atau diturunkan enggak pusing, cuman riweuh (repot) aja. Kalau mau seperti ini harus dijadikan sistem. Artinya bersepakat saja kalau BBM naik, ikut naik, sementara kalau turun, ikut turun. Jangan pas turun tiba tiba ga mau turun,” ucap Emil.
Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi menuturkan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait masalah itu. Pasalnya penyesuaian tarif tak hanya terkait harga BBM, tetapi juga menyangkut hal lainnya. “Akan kami kaji dulu, BBM itu bukan hanya komponen terkait masalah tarif saja, tetapi juga ada yang lain seperti masalah upah, KHL, kemudian suku cadang, suku bunga, kredit bank, jadi banyak hal,” ujar Ricky.
Menurut Ricky, meski tarif angkutan kota mengalani kenaikan sebesar 30%, namun daya beli masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum masih tinggi. “Kami lihat juga selama ini kemampuan masyarakat Kota Bandung dengan dinaikan 30% juga masih mampu menggunakan jasa transportasi,” katanya.
Sementara itu Ketua DPC Organda Kota Bandung Neneng Jurae dah menegaskan, penurunan harga BBM tidak akan berimbas kepada penurunan tarif. Hal ini karena kenaikan harga BBM bukan satu-satunya parameter terkait kenaikan tarif angkot.
“Terutama harga suku cadang yang mengalami kenaikan. Parameternya kan banyak. Jadi kemungkinan tidak akan ada penurunan tarif angkutan di Kota Bandung. Karena kondisi harga lainnya seperti spare part, oli juga mengalami kenaikan harga,” ujar Neneng.
Untuk itu, dia akan tetap memberlakukan tarif angkot seperti yang telah disepakati bersama Pemkot Bandung pada beberapa bulan lalu, yakni kenaikan sebesar 30%. “Tarif angkot tetap. Tidak ada penurunan,” tandasnya.
Dian Rosadi
(ftr)
Explore More