Warga Tuntut Profit Sharing Kawah Putih
Warga Tuntut Profit Sharing Kawah Putih
A
A
A
BANDUNG - Ribuan warga Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, melakukan unjuk rasa di kawasan objek wisata Kawah Putih, kemarin.
Aksi warga ini menutut pihak pengelola menerapkan profit sharing (bagi hasil) dari objek wisata itu karena selama ini warga tidak pernah merasakan dampak positif dari keberadaan Kawah Putih. Pantauan KORAN SINDO di lapangan, warga sempat menutup pintu masuk Kawah Putih sebagai bentuk protes. Setelah bernegosiasi dan sepakat melakukan mediasi akhirnya warga bersedia untuk membuka pintu masuk.
Para wisatawan pun sempat sulit ketika akan memasuki objek wisata tersebut, namun begitu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian para wisatawan akhirnya bisa masuk ke Kawah Putih.
Kepala Desa Alamendah Awan Rukmawan mengatakan, aksi yang dilakukan warganya karena sudah merasa kesal akibat kurangnya dampak ekonomi bagi warga di sekitar Kawah Putih. Padahal objek wisata tersebut harusnya bisa memberikan kontribusi bagi penghasilan warga.
“Warga dan pemerintah desa mengusulkan untuk meminta penghasilan. Caranya yaitu dengan meminta tarif retribusin yang disatukan dengan tiket masuk ke Kawah Putih,” tegas Awan kemarin. Dirinya menilai usulan retribusi yang diminta warga dan apa rat desa yakni sebesar Rp3.000.
Saat ini tiket masuk ke Kawah Putih sebesar Rp15.000/ orang. Jika tuntutan warga dikabulkan, maka tiket masuk ke Kawah Putih akan menjadi Rp18.000/orang. Menurut dia, selama ini warga di sekitar Kawah Putih hanya merasakan dampak negatif seperti kemacetan dan bencana alam. “Selama ini warga kurang dilibatkan. Memang ada pelaku usa ha seperti ontang-anting, parkir atau warung yang disediakan pengelola. Tapi tetap pemasukannya tidak ada ke desa,” katanya.
Dia menambahkan, jika retribusi jadi dimasukan ke dalam tiket masuk, pihak desa bisa mengelola sejumlah pelaku usaha. Peningkatan fasilitas mulai dari toilet umum hingga tempat ibadah akan diperbaiki. Sejauh ini, Awan juga menilai adanya rencana pihak pengelola yang akan memberikan 30% dari pendapatan ke desa nyaris tidak ada.
“Kami ingin agar keberadaan objek wisata di sini memberi hal positif. Bukan hanya Kawah Putih, tapi beberapa objek wisata lain pun demikian seperti MT resort, Kampung Cai, dan Water Boom Lembah Ciwidey,” tuturnya.
Sementara itu General Manajer Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Wisata dan Jasa Lingkungan I Perhutani Tri Lastono menuturkan, tuntutan warga yang meminta retribusi akan diakomodir. Namun pihaknya belum bisa memutuskan keinginan warga tersebut. “Pada prinsipnya jika sesuai ketentuan akan kami akomodir. Kami akan cari jalan tengahnya, nanti akan dibahas dalam tim kecil. Kalau sekarang lagi ramai susah dibahasnya,” katanya.
Tri mengaku memahami aspirasi warga tersebut. Pasalnya tuntutan tersebut juga menyangkut wisatawan. Namun jika tidak terlalu memberatkan dalam artian menaikan tarif masuk maka pihaknya akan mengabulkan permintaan warga. Kendati begitu, pihaknya kini tengah berupaya menyelesaikan persoalan ini hingga selesai salah satunya tetap mengkomunikasikan hal tersebut dengan beberapa pihak.
“Saat ini kami juga membentuk tim khusus agar tuntutan bisa dipertimbangkan. Semoga saja bisa segera ada hasilnya,” ucapnya.
Dila Nashear
Aksi warga ini menutut pihak pengelola menerapkan profit sharing (bagi hasil) dari objek wisata itu karena selama ini warga tidak pernah merasakan dampak positif dari keberadaan Kawah Putih. Pantauan KORAN SINDO di lapangan, warga sempat menutup pintu masuk Kawah Putih sebagai bentuk protes. Setelah bernegosiasi dan sepakat melakukan mediasi akhirnya warga bersedia untuk membuka pintu masuk.
Para wisatawan pun sempat sulit ketika akan memasuki objek wisata tersebut, namun begitu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian para wisatawan akhirnya bisa masuk ke Kawah Putih.
Kepala Desa Alamendah Awan Rukmawan mengatakan, aksi yang dilakukan warganya karena sudah merasa kesal akibat kurangnya dampak ekonomi bagi warga di sekitar Kawah Putih. Padahal objek wisata tersebut harusnya bisa memberikan kontribusi bagi penghasilan warga.
“Warga dan pemerintah desa mengusulkan untuk meminta penghasilan. Caranya yaitu dengan meminta tarif retribusin yang disatukan dengan tiket masuk ke Kawah Putih,” tegas Awan kemarin. Dirinya menilai usulan retribusi yang diminta warga dan apa rat desa yakni sebesar Rp3.000.
Saat ini tiket masuk ke Kawah Putih sebesar Rp15.000/ orang. Jika tuntutan warga dikabulkan, maka tiket masuk ke Kawah Putih akan menjadi Rp18.000/orang. Menurut dia, selama ini warga di sekitar Kawah Putih hanya merasakan dampak negatif seperti kemacetan dan bencana alam. “Selama ini warga kurang dilibatkan. Memang ada pelaku usa ha seperti ontang-anting, parkir atau warung yang disediakan pengelola. Tapi tetap pemasukannya tidak ada ke desa,” katanya.
Dia menambahkan, jika retribusi jadi dimasukan ke dalam tiket masuk, pihak desa bisa mengelola sejumlah pelaku usaha. Peningkatan fasilitas mulai dari toilet umum hingga tempat ibadah akan diperbaiki. Sejauh ini, Awan juga menilai adanya rencana pihak pengelola yang akan memberikan 30% dari pendapatan ke desa nyaris tidak ada.
“Kami ingin agar keberadaan objek wisata di sini memberi hal positif. Bukan hanya Kawah Putih, tapi beberapa objek wisata lain pun demikian seperti MT resort, Kampung Cai, dan Water Boom Lembah Ciwidey,” tuturnya.
Sementara itu General Manajer Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Wisata dan Jasa Lingkungan I Perhutani Tri Lastono menuturkan, tuntutan warga yang meminta retribusi akan diakomodir. Namun pihaknya belum bisa memutuskan keinginan warga tersebut. “Pada prinsipnya jika sesuai ketentuan akan kami akomodir. Kami akan cari jalan tengahnya, nanti akan dibahas dalam tim kecil. Kalau sekarang lagi ramai susah dibahasnya,” katanya.
Tri mengaku memahami aspirasi warga tersebut. Pasalnya tuntutan tersebut juga menyangkut wisatawan. Namun jika tidak terlalu memberatkan dalam artian menaikan tarif masuk maka pihaknya akan mengabulkan permintaan warga. Kendati begitu, pihaknya kini tengah berupaya menyelesaikan persoalan ini hingga selesai salah satunya tetap mengkomunikasikan hal tersebut dengan beberapa pihak.
“Saat ini kami juga membentuk tim khusus agar tuntutan bisa dipertimbangkan. Semoga saja bisa segera ada hasilnya,” ucapnya.
Dila Nashear
(ftr)
Explore More