APBD Lambat Disahkan, Program Kerja Lambat Dilaksanakan
Jum'at, 02 Januari 2015 - 01:41 WIB
APBD Lambat Disahkan, Program Kerja Lambat Dilaksanakan
A
A
A
JAKARTA - Lambatnya pengesahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 akan memengaruhi program kerja yang dirancang Pemprov DKI Jakarta.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio mengatakan, telatnya pengesahan APBD tersebut akan memengaruhi sejumlah program kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI.
Bahkan, Agus memprediksi jika Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)APBD 2015 akan jauh lebih besar dari Silpa APBD 2014.
"Kalau pertengahan Januari baru disahkan, pencairan atau tender baru akan dimulai April atau Mei. Seharusnya kan pengesahan sebelum reses DPRD, Januari sudah proses pencairan dan Februari ditender, Maret sudah bisa bekerja," jelasnya Kamis (1/1/2015).
Selain itu, kata Agus, sistem lelang satu pintu di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta juga belum terlihat adanya perubahan.
Padahal besarnya Silpa APBD 2014 itu disebakan oleh minimnya pengetahuan pengguna anggaran menggunakan sistem E-budjeting tersebut.
"Apa E-budjeting-nya sudah siap? Bagaimana dengan pengguna anggaran? Apa mereka sudah paham. Kalau semua itu belum beres, ya Silpa APBD 2015 akan kembali besar dan program kerja tidak memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio mengatakan, telatnya pengesahan APBD tersebut akan memengaruhi sejumlah program kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI.
Bahkan, Agus memprediksi jika Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)APBD 2015 akan jauh lebih besar dari Silpa APBD 2014.
"Kalau pertengahan Januari baru disahkan, pencairan atau tender baru akan dimulai April atau Mei. Seharusnya kan pengesahan sebelum reses DPRD, Januari sudah proses pencairan dan Februari ditender, Maret sudah bisa bekerja," jelasnya Kamis (1/1/2015).
Selain itu, kata Agus, sistem lelang satu pintu di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta juga belum terlihat adanya perubahan.
Padahal besarnya Silpa APBD 2014 itu disebakan oleh minimnya pengetahuan pengguna anggaran menggunakan sistem E-budjeting tersebut.
"Apa E-budjeting-nya sudah siap? Bagaimana dengan pengguna anggaran? Apa mereka sudah paham. Kalau semua itu belum beres, ya Silpa APBD 2015 akan kembali besar dan program kerja tidak memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
(whb)
