Kabupaten Bandung Darurat Bencana

BANDUNG - Pemkab Bandung menetapkan status darurat bencana sejak hari ini hingga beberapa hari ke depan. Penetapan status ini dilakukan agar penanganan bencana lebih optimal.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, darurat bencana ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah instansi menyusul bencana alam melanda sejumlah kawasan sepekan terakhir.

“Mulai besok (hari ini), Kabupaten Bandung kami tetapkan berstatus tanggap darurat bencana. Hari ini (kemarin), Bupati Bandung menandatangani surat penetapan status itu setelah rapat koordinasi dengan dinas terkait,” kata Marlan kemarin.

Dia mengemukakan, penetapan status darurat bencana di tetapkan dengan pertimbangan, selama tiga hari berturut–turut Kabupaten Bandung di timpa bencana banjir. Dengan status tersebut, anggaran biaya tak terduga (BTT) dapat dicairkan untuk membantu meringankan beban ribuan pengungsi bencana banjir yang terjadi sejak Jumat (19/12) lalu.

“Sampai hari ini, banjir cenderung meningkat akibat luapan Sungai Citarum dan Cisangkuy,” ungkap dia. Marlan menyatakan, jumlah pengungsi terus bertambah. Pemkab Bandung telah menyalurkan bantuan bahan makanan berupa beras 1,2 ton, minyak goreng 174 liter, mi instan 3.360 bungkus, dan obat-obatan untuk korban banjir di sejumlah titik pengungsian Dayeuh kolot, Baleendah, dan Bojongsoang.

“Selain bahan makanan kami juga mendistribusikan ban tuan seragam siswa, matras, selimut, dan kelambu bayi,” ujar Marlan. Untuk keperluan evakuasi, dia menuturkan, BPBD mengerahkan dua unit perahu fiber, lima unit perahu aluminium, dua unit LCR, dan dua unit river boat. Selain itu, pemkab menghibahkan 18 unit perahu kayu untuk Kecamatan Dayeuh kolot.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira memerintahkan seluruh camat, lurah, dan kepala desa tak meninggalkan wilayah kerja selama tanggap darurat diberlakukan agar penanganan lebih maksimal. “Informasi kebencanaan harus segera secepat mungkin dikirim ke BPBD dengan data yang lengkap,” kata Sofian.

Pantauan KORAN SINDO kemarin, luapan air masih menggenangi tiga kecamatan di Kabupaten Bandung dengan ke tinggian antara 50 sentimeter (cm) hingga 2 meter. Anggota Satbrimob Polda Jabar mengevakuasi sejumlah warga di Kampung Cieunteung, Kecamatan Baleendah.

Kasubden 2 Detasemen A Pelopor Satbrimob Polda Jabar Iptu Nurdin Abdurahman mengatakan, banyak warga yang menolak dievakuasi. Warga beralasan masih bisa bertahan di rumah. Namun anggota Brimot membujuk warga agar bersedia dibawa ke tempat pengungsian agar lebih aman. “Debit air masih tinggi. Jadi kami mengingatkan agar warga mengungsi,” kata Nurdin.

Sementara itu, 700 rumah di Desa Kamasan, Kecamatan Ban jaran, Kabupaten Bandung, te rendam akibat luapan air Sungai Cisangkuy kemarin. Empat di antaranya rusak berat dan dua unit rumah semi permanen roboh. Ketinggian air di Desa Kamasan berkisar antara 50 cm hingga 2,5 meter.

Kepala Desa Kamasan Herli Purnomo mengatakan, hujan deras pada Minggu (21/12) malam menyebabkan air Sungai Cisangkuy meluap. Rumah warga di 10 rukun warga (RW) terendam air hingga 2 meter lebih. “Saat ini lebih dari 700 warga terpaksa diungsikan ketempat lebih aman seperti di beberapa mesjid dan tempat pengungsian,” kata Herli kemarin.

Cieunteung Akan Ditenggelamkan

Pemprov Jabar berencana menenggelamkan kawasan Cieunteung, di Kelurahan/Kecamatan Baleendah menjadi kolam retensi. Rencana itu dilakukan untuk mengatasi bencana banjir Baleendah, Bojongsoang, dan Dayeuhkolot yang terjadi setiap tahun saat musim hujan. Selain itu, Pemprov juga membentuk Tim Penanggulangan Banjir Citarum.

“Kami tegaskan bahwa kami sepakat untuk melakukan rencana penanggulangan yang seimbang antara hulu dan hilir Citarum. Kami akan melakukan normalisasi kawasan hulu Citarum dengan konservasi hutan sehingga tidak terjadi sedimentasi dan pengaliran air secara cepat ke hilir. Dengan normalisasi hulu Citarum, maka akan semakian banyak air tanah yang meresap ke dalam tanah dan dialirkan perlahan ke hilir,” kata Gubernur Jabar Ahmad Her yawan seusai memimpin rapat penanganan bencana banjir di Gedung Sate kemarin.

Tim Penanggulangan Banjir Citarum, ujar Gubernur, terdiri atas sejumlah unsur, seperti, Pemprov Jabar, Dinas PSDA, Ke hutanan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Balai Besar Jalan Nasional (BBJN), Dinas Bina Marga, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLHD), dan Pemkab Bandung. “Juga termasuk TNI-Polri dan kejaksaan,” ujar Gubernur.

Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, tim tersebut selama satu pekan akan membuat roadmap penyelesaian banjir Citarum. “Saya beri waktu seminggu. Minggu depan harus selesai untuk presentasi di pusat,” tutur Aher. Jika roadmap disetujui, ungkap Aher, nanti di APBN Perubahan 2015, ada anggaran pembebasan lahan Cieunteung.

“Tim penanggulangan banjir Citarum akan melakukan normalisasi Sungai Citarum di bagian tengah, hulu, dan hilir. Sehingga Sungai Citarum akan kem bali normal, baik dari sisi kedalaman maupun lebarnya,” ungkap Aher. Menurut dia, saat konservasi berjalan, hutan di kawasan hulu Citarum tak gundul lagi sehingga aliran air ke hilir jadi lebih sedikit. Program normalisasi ini memakan waktu lama.

Selain itu, akan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan seperti membuat cekdam. “Di kawasan cekungan dibuat folder-folder. Satu di antaranya yang paling besar adalah di Cieunteung, luasnya sekitar 5 hektare. Ini akan kami usulkan ke pemerintah pusat,” ujar dia.

Langkah lain, kata Aher, di kawasan hulu anak anak sungai akan dibangun waduk-waduk kecil untuk menampung air sebelum sampai ke Citarum. “Kan ada beberapa sungai. Aliran anak anak Citarum itu masuk ke kawasan hilir ke selatan. Dengan waduk itu, nanti dari 10 anak sungai jadi satu,” kata Aher.

Untuk merelokasi warga Cieunteung yang lahannya akan digunakan menjadi kolam retensi, Gubernur mengemukakan, pemprov akan melakukan pendekatan persuasif dan ada pembebasan lahan. “Tempat relokasinya harus memadai,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, sejumlah anggota legislatif telah meninjau lokasi bencana banjir.“Nanti setelah reses selesai, kami akan gelar rakor (rapat koordinasi) antarkomisi dengan dinas terkait. Kami akan lihat bagaimana penanggulangannya. Karena ini bencana banjir yang rutin terjadi. Jadi harus ada percepatan karena banjir kali ini lebih parah dari tahun lalu,” kata Ineu.

Dila Nashear/ Yugi Prasetyo