Bupati Muba Segera Menghadap Gubernur
Rabu, 17 Desember 2014 - 12:09 WIB
Bupati Muba Segera Menghadap Gubernur
A
A
A
SEKAYU - Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari menyatakan, segera menghadap Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk menjelaskan ketidakhadirannya saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Senin (15/12) lalu.
“Sesuai dengan permintaan bapak gubernur, saya bakal datang untuk menghadap dan menjelaskan langsung perihal keti dakhadiran saya,” ujar Pahri di Sekayu, kemarin. Namun, Pahri tidak mengungkapkan alasan kenapa dirinya tidak hadir kepada wartawan. Diberitakan, gubernur Senin (15/12) lalu tidak menyerahkan DIPA ke Muba, Musi Rawas (Mura), dan Banyuasin karena kepala daerah tiga kabupaten tersebut tidak hadir.
Para kepala daerah itu mengutus Sekretaris Daerah (Sek da) masing-masing untuk mengambil DIPA dari gubernur. Alex menyatakan, tidak akan menyerahkan DIPA sebelum para kepala daerah tersebut menemuinya. Mantan Bupati Muba itu beralasan, penyerahan DIPA sangat penting karena merupakan simbol untuk melaksanakan program-program pemerintah pada lima tahun ke depan.
Oleh kare nanya, harus diambil langsung oleh kepala daerah. Ketua DPD Partai Golkar Sum sel ini menyatakan, juga men dapatkan perlakukan yang sama dari presiden. Dia meng ambil langsung DIPA Sumsel dari tangan presiden tanpa diwakilkan. Karena jika diwakilkan, kemungkinan DIPA 2015 untuk Sumsel tidak akan diserahkan. Pahri mengakui, pentingnya DIPA.
Dia menyatakan, Muba sangat membutuhkan dana dari DIPA. Hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pembangunan guna menyejahterakan masyarakat. “Sejauh ini dana tersebut sangat membantu kita dalam melakukan pembangunan. Pengunan anggaran juga sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak dimungkiri kita sangat membutuhkan dana tersebut,” jelas Pahri.
Wakil Ketua DPRD Muba Darwin mengatakan, ketidakhadiran Bupati dalam penyerahan DIPA 2015 tentunya memiliki alasan ter sendiri. Oleh karena itulah, harus dijelaskan secara rinci kepada Gubernur Sumsel.
“Pasti ada ala san nya dan harus dijelaskan,” ucap dia. Disinggung mengenai adanya pembekuan sementara DIPA 2015 kepada Kabupaten Muba, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan hal tesebut seharusnya tidak dilakukan. Karena ketidakhadiran bupati hanya sekali.
“Saya setuju dengan tindakan gubernur untuk membekukan sementara, namun dengan syarat kepala daerah tersebut sudah beberapa kali tidak memenuhi panggilan untuk pengambilan DIPA. Tapi, kalau hanya sekali seharusnya tidak dilakukan,” beber dia.
Amarullah Diansyah
“Sesuai dengan permintaan bapak gubernur, saya bakal datang untuk menghadap dan menjelaskan langsung perihal keti dakhadiran saya,” ujar Pahri di Sekayu, kemarin. Namun, Pahri tidak mengungkapkan alasan kenapa dirinya tidak hadir kepada wartawan. Diberitakan, gubernur Senin (15/12) lalu tidak menyerahkan DIPA ke Muba, Musi Rawas (Mura), dan Banyuasin karena kepala daerah tiga kabupaten tersebut tidak hadir.
Para kepala daerah itu mengutus Sekretaris Daerah (Sek da) masing-masing untuk mengambil DIPA dari gubernur. Alex menyatakan, tidak akan menyerahkan DIPA sebelum para kepala daerah tersebut menemuinya. Mantan Bupati Muba itu beralasan, penyerahan DIPA sangat penting karena merupakan simbol untuk melaksanakan program-program pemerintah pada lima tahun ke depan.
Oleh kare nanya, harus diambil langsung oleh kepala daerah. Ketua DPD Partai Golkar Sum sel ini menyatakan, juga men dapatkan perlakukan yang sama dari presiden. Dia meng ambil langsung DIPA Sumsel dari tangan presiden tanpa diwakilkan. Karena jika diwakilkan, kemungkinan DIPA 2015 untuk Sumsel tidak akan diserahkan. Pahri mengakui, pentingnya DIPA.
Dia menyatakan, Muba sangat membutuhkan dana dari DIPA. Hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pembangunan guna menyejahterakan masyarakat. “Sejauh ini dana tersebut sangat membantu kita dalam melakukan pembangunan. Pengunan anggaran juga sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak dimungkiri kita sangat membutuhkan dana tersebut,” jelas Pahri.
Wakil Ketua DPRD Muba Darwin mengatakan, ketidakhadiran Bupati dalam penyerahan DIPA 2015 tentunya memiliki alasan ter sendiri. Oleh karena itulah, harus dijelaskan secara rinci kepada Gubernur Sumsel.
“Pasti ada ala san nya dan harus dijelaskan,” ucap dia. Disinggung mengenai adanya pembekuan sementara DIPA 2015 kepada Kabupaten Muba, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan hal tesebut seharusnya tidak dilakukan. Karena ketidakhadiran bupati hanya sekali.
“Saya setuju dengan tindakan gubernur untuk membekukan sementara, namun dengan syarat kepala daerah tersebut sudah beberapa kali tidak memenuhi panggilan untuk pengambilan DIPA. Tapi, kalau hanya sekali seharusnya tidak dilakukan,” beber dia.
Amarullah Diansyah
(ftr)
