Data Penerima Raskin Meragukan

Sabtu, 13 Desember 2014 - 12:34 WIB
Data Penerima Raskin...
Data Penerima Raskin Meragukan
A A A
BATU - Data sasaran penerima beras subsidi di Kota Batu diragukan validatasnya. Selama tiga tahun terakhir tidak ada perubahan dari angka 6.277 kepala keluarga.

Seharusnya jumlah penerima beras subsidi dari pemerintah pusat ini terus turun seiring dengan program pengentasan kemiskinan Pemkot Batu. “Kami heran saja, kenapa datanya tidak berubah satu angka pun. Padahal Pemkot Batu terus berusaha mengalakan program pengentasan kemiskinan. Dalam waktu tiga tahun datanya tetap sama. Berarti tidak ada update data dari pemerintah pusat,” ujar Kasubag Kemasyarakatan, Bagian Kesra Kota Batu, Badrut Taman, kemarin.

Menurut Badrut, setiap kepala keluarga (KK) akan menerima 15 kilogram beras setiap bulannya. Masyarakat diwajibkan untuk membayar beras bantuan pemerintah pusat itu seharga Rp1.600 per kg-nya. “Yang mengetahui data penerima raskin itu kepala desa. Tapi idealnya harus ada perubahan data gakin. Mungkin saja ada yang meninggal dunia, pindah tempat, ekonominya lebih baik dari tiga tahun lalu,” ucap Badrut.

Dia mengatakan saat pembagian raskin, Pemkot Batu hanya menyediakan biaya operasional transportasi dari desa ke rumah warga penerima raskin. “Biaya transportasinya untuk ojek. Ongkos ojeknya Rp25 ribu per 25 kgnya. Untuk biaya lainlain masih masih dianggarkan dalam APBD Kota Batu tahun 2015,” terang dia.

Pembagian raskin biasanya dilaksanakan setiap awal bulan. Beras dari gudang Bulog langsung dikirim ke kantor desa dan kelurahan. Di kantor desa/kelurahan sudah ada petugas yang mendistribusikan kerumah warga yang masuk dalam data penerima raskin. “Ditingkat desa sudah ada kader PKK yang siap membantu mendistrisikan raskin. Masyarakat tinggal membayarnya saja saat berasnya sudah datang ke rumahnya,” imbuh Badrut.

Wiwik, kader PKK Desa Oro Oro Ombo menyatakan, setiap awal bulan pemerintah desa harus menyiapkan dulu anggarannya untuk membayar beras yang didatangkan dari gudang bulog.

Nanti proses pengembalian uang desa diperoleh dari masyarakat mengganti harga raskin. “Untungnya tidak ada masyarakat yang molor membayar raskin yang baru diterima,” ujar Wiwik.

Maman Adi
(ftr)
Berita Terkait
DPW PKS Jawa Timur Siap...
DPW PKS Jawa Timur Siap Sinergi dan Kolaborasi Bangun Jawa Timur
Inflasi Jawa Timur September...
Inflasi Jawa Timur September Tertinggi di Pulau Jawa
China Mendominasi Impor...
China Mendominasi Impor Jawa Timur
BPH Migas bersama Anggota...
BPH Migas bersama Anggota Komisi VII DPR RI Gelar Sosialisasi
Hari Pertama PPKM, 792...
Hari Pertama PPKM, 792 Warga Jatim Positif COVID-19
Gubernur Khofifah dan...
Gubernur Khofifah dan Dubes Finlandia Jajaki Potensi Kerjasama Pendidikan dan Teknologi
Berita Terkini
Gerakan Pangan Murah...
Gerakan Pangan Murah Partai Perindo Sultra Diserbu Warga
9 menit yang lalu
BMKG Perkirakan Fenomena...
BMKG Perkirakan Fenomena El Nino Berlangsung 9-12 Bulan
31 menit yang lalu
Polda Metro Jaya Minta...
Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Seluruh Permintaan Praperadilan Roy Suryo
53 menit yang lalu
Bibit Siklon Tropis...
Bibit Siklon Tropis 96W, BMKG Ingatkan Potensi Hujan dan Gelombang Tinggi
2 jam yang lalu
Sidang Lanjutan Praperadilan...
Sidang Lanjutan Praperadilan Roy Suryo, Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban
2 jam yang lalu
Pemerintah Perkuat Kopdes...
Pemerintah Perkuat Kopdes Merah Putih untuk Bangun Papua
3 jam yang lalu
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved